Diskusi Terbatas “Paparan Awal Riset Gender dan Birokrasi: Ketimpangan Gender di 34 Kementerian”

Diunggah pada

Cakra Wikara Indonesia (CWI) saat ini tengah melaksanakan riset bertema gender dan birokrasi. Sebagai salah satu rangkaian aktivitas riset tersebut, kami mengadakan diskusi terbatas bertajuk “Paparan Awal Temuan Riset Gender dan Birokrasi – Ketimpangan Gender di 34 Kementerian” pada Senin, 29 Mei 2017.

Diskusi ini diselenggarakan di Hotel Four Points, Jakarta dan merupakan salah satu rangkaian acara road to Indonesia Develompment Forum (IDF) 2017. Acara ini dihadiri oleh elemen pemangku kepentingan terkait persoalan reformasi birokrasi di Indonesia. Hadir sebagai narasumber diskusi, antara lain Anna Margret (Ketua CWI), Drs. Herman Suryatman, Msi. (Kemenpan-RB), Sri Hadiati WK (Lembaga Administrasi Negara), Nenny Rochyani, S.Si,Apt.,M.Si (Badan Kepegawaian Negara), dan Septiana Dwiputrianti  (Komisi Aparatur Sipi Negara) yang . Hadir pula perwakilan Bappenas RI, Knowledge Sector Initiative (KSI), AKATIGA, SMERU, KPPOD, dan GIZ-Transformasi sebagai peserta diskusi.

Dalam riset Gender dan Birokrasi yang telah dilakukan sejak Maret 2017 dengan dukungan Knowledge Sector Initiative (KSI) Indonesia, kami menghimpun data sekunder berupa total jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di 34 Kementerian untuk tahun 2014 hingga 2016. Keseluruhan data ini kami peroleh dari kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dari penelusuran atas data tersebut, secara umum dapat dilihat kecenderungan kehadiran PNS perempuan yang jumlahnya cukup merata pada awal penerimaan CPNS namun angka kehadiran ini terus berkurang di jajaran jabatan yang semakin tinggi. Meski hal ini beragam polanya di sejumlah kementerian, secara garis besar masih terlihat rendahnya jumlah kehadiran PNS perempuan pemegang jabatan tinggi di 34 Kementerian.

Selain data jumlah PNS di Kementerian, riset Gender dan Birokrasi juga menelusuri data kelulusan mahasiswa berdasarkan sebaran fakultas dan capaian nilai akhir kelulusan dengan peringkat cum laude. Saat ini baru terhimpun data kelulusan dari Universitas Indonesia (masih dalam proses pendataan dari Universitas Gajah Mada). Secara khusus riset ini melihat data kelulusan mahasiswa Program Sarjana (S1) Universitas Indonesia tahun 2013 dan tahun 2014 yang hasilnya secara konsisten menunjukkan keunggulan mahasiswa perempuan dalam jumlah kelulusan maupun jumlah perolehan peringkat cum laude, sebagaimana tampak dalam tabel berikut:

Tahun

 

Jumlah Lulusan Jumlah Peraih Cum Laude
Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan
2013 2,421 3,402 318 771
2014 2,512 3,346 333 855

Data lulusan serta capaian cum laude di atas menunjukkan bahwa prestasi dan potensi perempuan tidak kalah dibandingkan dengan mahasiswa laki-laki, bahkan mengunggulinya. Namun, hal yang berbeda ditemukan pada data jumlah PNS di 34 Kementerian yang menunjukkan tren penurunan jumlah PNS perempuan, terutama di sejumlah jabatan struktural. Terpenuhinya prinsip keadilan dalam keterwakilan dan keberagaman unsur dalam birokrasi merupakan aspek penting yang secara langsung dapat dikaitkan dengan kemampuan institusional birokrasi untuk menghasilkan serta mengimplementasi kebijakan yang efektif, reponsif, dan absah (legitimate). Keterwakilan perempuan dalam birokrasi diperlukan hingga jajaran tertinggi untuk mencakup penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, mendorong peluang promosi jabatan perempuan di birokrasi, serta menjamin integrasi perempuan dalam pembangunan.

Dengan memperhatikan hasil olahan data awal yang dihimpun dari BKN, Diskusi Terbatas tentang dinamika ketimpangan gender di 34 Kementerian bertujuan untuk mempertemukan berbagai elemen pemangku kepentingan terkait persoalan reformasi birokrasi di Indonesia. Adapun tujuan penyelengaran Diskusi Terbatas ini adalah untuk mempresentasikan hasil awal temuan Riset Gender dan Birokrasi serta mendiskusikan lebih lanjut perihal landasan kebijakan maupun praktik yang telah serta perlu dilakukan untuk mengoreksi ketimpangan gender yang teridentifikasi.

Beragam masukan dan tanggapan disampaikan oleh narasumber maupun peserta diskusi mengenai paparan awal riset gender dan birokrasi ini. Salah satu pendapat yang dikemukakan dalam diskusi adalah rekrutmen ASN yang diatur melalui UU ASN selama ini dinilai sudah ramah dalam memberikan kesempatan berdasarkan jenis kelamin karena dilakukan secara adil dan kompetitif. Ketimpangan yang terjadi dinilai bukan diakibatkan oleh sistem rekrutmen, melainkan pilihan personal. Hal ini harus diatasi dengan memberikan pendidikan dan pelatihan.

Sementara pendapat berbeda mengakatan bahwa Undang-Undang Tenaga Kerja dan UU Aparatur Sipil Negara selama ini dinilai masih netral gender. Perlu ada kebijakan yang memberikan afirmasi kepada perempuan yang selama ini tidak ada. Kebijakan ini diperlukan untuk peningkatan jumlah perempuan secara signifikan.

Pemaparan dari narasumber diskusi dapat diperoleh di lampiran yang tercantum.

Lampiran