Tanggapan CWI terhadap ‘Video Viral Bupati Jember’

Diunggah pada

Surat pernyataan ini dibuat dalam rangka menyikapi pemberitaan sejumlah media massa nasional dan lokal terkait pernyataan Bupati Jember, Faida, pada acara webinar yang diadakan Cakra Wikara Indonesia (CWI) pada 25 Agustus 2020 bertema “Kepala Daerah Perempuan: Pola Kepemimpinan dan Pola Kebijakan”. Pada webinar tersebut hadir tiga orang kepala daerah perempuan; yaitu Walikota Batu Ibu Dewanti Rumpoko, Bupati Karawang Ibu Cellica Nurrachadiana, dan Bupati Jember Ibu Faida. Hadir pula dalam panel diskusi Dirga Ardiansa sebagai peneliti CWI dan Nur Iman Soebono selaku moderator.

Pada awal September 2020 telah beredar video pendek yang merupakan kompilasi dari cuplikan presentasi Bupati Jember terutama pada sesi tanya jawab dalam acara webinar CWI. Video tersebut beredar viral melalui whatsapp dan dengan cepat menjalar menjadi berita. Sejumlah tautan media online menurunkan tulisan yang bertajuk kurang lebih serupa; menyatakan bahwa Bupati Jember “menyebut butuh miliaran rupiah untuk dapat rekomendasi parpol”. Bahkan, sejumlah pengurus partai di Kabupaten Jember dan Provinsi Jawa Timur sempat diwawancarai oleh beberapa media agar merespon pernyataan bu Faida tersebut. Menyikapi hal ini, CWI merasa perlu memberikan respon.

CWI adalah lembaga riset independen yang berfokus pada kajian sosial politik dengan perspektif gender untuk memproduksi pengetahuan demi mendorong pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas kebijakan publik. Salah satu riset yang sedang ditekuni CWI adalah kepemimpinan politik perempuan di pemerintahan daerah. Riset ini mencakup studi kasus di sejumlah daerah dan Kabupaten Jember merupakan satu di antaranya. Riset CWI secara khusus mencoba mengangkat pengalaman kepala daerah perempuan selama proses pilkada yang telah dilaluinya, termasuk identifikasi tantangan yang dihadapi serta beragam dukungan yang diterima oleh kepala daerah perempuan sebelum terpilih hingga saat menjabat. Dalam konteks inilah, ketiga kepala daerah perempuan yang hadir dalam panel menyampaikan pengalaman mereka.

Cuplikan video presentasi Bupati Jember yang dibuat sedemikian rupa oleh pihak yang tidak diketahui identitasnya telah menghilangkan konteks dan keutuhan presentasi sehingga berpotensi dimaknai secara berbeda sebagaimana tercantum di sejumlah tautan berita. Kami menghimbau kepada para awak media, pengurus partai, anggota DPRD, dan segenap pihak terkait lainnya agar berkenan melihat kembali keutuhan acara webinar tersebut untuk dapat memaknai secara lebih akurat apa yang menjadi isi presentasi setiap kepala daerah perempuan dalam panel. Secara khusus, Bupati Jember menuturkan pengalamannya pada Pilkada 2015 sama sekali tidak membayar mahar untuk pencalonan dirinya. Bupati Jember juga mengakui sejatinya tidak merancang untuk maju lewat jalur perseorangan menjelang Pilkada 2020 namun dinamika perjuangan untuk mendapatkan rekom partai membuatnya mengambil opsi pencalonan perseorangan. Dalam konteks ini, Bupati Jember melanjutkan dalam kalimat bernada pengandaian; kalau dalam pilkada itu mencari rekom saja perlu uang bermiliar-miliar maka akan sulit menjadi pemimpin yang akuntabel.

Perihal mahar politik dalam proses perolehan rekomendasi partai untuk pencalonan di pilkada telah lama menjadi sorotan. Di tahun 2018, BBC Indonesia melaporkan temuan riset KPK tentang hal ini dan pengakuan bakal calon kepala daerah yang batal maju karena tak mampu membayar mahar (https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42664437). Selain itu, KPK juga telah mempublikasi hasil riset Amsari dan Febrinandez (2019) yang mengkritisi praktik pembayaran mahar sebagai syarat untuk dapat dicalonkan partai dalam pilkada (https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/412). Menyoroti perihal mahar politik dengan mengaitkan secara sempit cuplikan video dari webinar CWI per tanggal 25 Agustus 2020 merupakan penyajian informasi yang tidak proporsional karena abai terhadap konteks pernyataan Bupati Jember. Selain itu, fenomena mahar politik merupakan problem struktural yang tidak dapat dibahas dengan hanya menyoroti kasus pengalaman personal seorang calon kepala daerah. Setidaknya menurut kedua sumber di atas, praktik mahar politik dapat dan telah terjadi melampaui sekat wilayah administratif tertentu serta melibatkan lebih dari satu partai politik.

Demikian respon ini kami sampaikan agar dapat menjadi perhatian bersama untuk kehidupan demokrasi yang lebih sehat.

Berikut adalah sejumlah link berita yang memuat pernyataan Bupati Jember yang berhasil diidentifikasi oleh CWI:

  1. “Parpol Enggan Memberi Rekom, Faida Tuding Rekom Parpol Harganya Puluhan Milliar”: https://nusadaily.com/politik/parpol-enggan-memberi-rekom-faida-tuding-rekom-parpol-harganya-puluhan-milliar.html.
  2. “Cari Rekomendasi Parpol Butuh Miliaran Rupiah, Bupati Jember Pilih Jalur Perseorangan”: https://regional.kompas.com/read/2020/09/07/13493821/cari-rekomendasi-parpol-butuh-miliaran-rupiah-bupati-jember-pilih-jalur
  3. “Video Viral Bupati Jember Sebut Butuh Miliaran Rupiah untuk Dapat Rekomendasi Parpol: https://regional.kompas.com/read/2020/09/07/09553361/video-viral-bupati-jember-sebut-butuh-miliaran-rupiah-untuk-dapat
  4. “Gerindra Kecam Pernyataan Bupati Faida Soal Mahalnya Rekom”: https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/gerindra-kecam-pernyataan-bupati-faida-soal-mahalnya-rekom/
  5. “Viral Video Bupati Soal Mahalnya Rekom Partai, Ini Tanggapan PAN”: https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/viral-video-bupati-soal-mahalnya-rekom-partai-ini-tanggapan-pan/
  6. “Pengakuan Bupati Jember Faida Butuh Miliaran Dapatkan Rekom Partai”: https://radarindo.co.id/2020/09/06/headline/pengakuan-bupati-jember-faida-butuh-miiliaran-dapatkan-rekom-partai/
  7. “Marzuki Alie, Mantan Sekjen Partai Demokrat Sebut Faida Sosok yang Pantas Dipilih”: http://publis.id/read/marzuki-alie-mantan-sekjen-partai-demokrat-sebut-faida-sosok-yang-pantas-dipilih
  8. “Penasihat Nasdem Jatim: Faida Cari Simpati untuk Jatuhkan Partai”: https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/penasihat-nasdem-jatim-faida-cari-simpati-untuk-jatuhkan-partai/
  9. “Bupati Jember Blak-blakan Butuh Miliaran Rupiah untuk Dapat Rekomendasi Parpol, Dibantah PDIP”: https://jateng.tribunnews.com/2020/09/08/bupati-jember-blak-blakan-butuh-miliaranrupiahuntuk-dapat-rekomendasi-parpol-dibantah-pdip

Berikut adalah tautan video utuh acara webinar yang diadakan Cakra Wikara Indonesia (CWI) pada 25 Agustus 2020 bertema “Kepala Daerah Perempuan: Pola Kepemimpinan dan Pola Kebijakan”

https://www.youtube.com/watch?v=HzYzuzKz-bo&t=6063s

Jakarta, 8 September 2020

Anna Margret

Ketua Cakra Wikara Indonesia