Perempuan Penggerak Partisipasi Warga: Cerita Pemberdayaan Warga Desa di Kabupaten Kupang

Diunggah pada

Oleh Fariz Panghegar

Desa Noelbaki terletak di kabupaten Kupang, NTT. Ada beragam suku yang menetap di desa Noelbaki: Timor Barat (Dawan), Flores, Rote, Sabu, Sumba, Jawa dan pengungsi dari Timor Leste (Tetun). Ada sekitar 10000 jiwa dan 2995 kepala keluarga yang bermukim di desa Noelbaki. Pertanian padi, palawija dan ternak merupakan mata pencaharian utama penduduk desa Noelbaki.

Meskipun warga Noelbaki adalah petani dan peternak produktif namun pembangunan desa belum memberdayakan potensi mereka. Tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa Noelbaki dijalankan secara elitis antara kepala desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dengan supervisi dari Pemerintah Kabupaten. Misalnya dalam penyusunan APBDes hanya melibatkan BPD dan pemerintah desa. Warga hanya diberitahukan hasilnya.

Seorang warga desa bercerita bahwa pada forum musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) setiap usulan yang datang dari desa kebanyakan diabaikan, kalah oleh usulan dari Birokrasi Pemerintah Kabupaten. Sehingga masyarakat menjadi malas untuk ke forum musrenbang. Dia bertutur “Kalau (ajukan) usul percuma, nanti minta air yang datang batu.” Dari penuturan ini dapat terlihat bahwa tata kelola pemerintahan yang elitis tidak berhasil menjawab permasalahan riil warga.

UU Desa dan Peluang Penguatan Partisipasi Warga Desa

Upaya mengatasi pemerintahan desa yang elitis mulai terbuka dengan adanya regulasi baru yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain memberikan porsi dana desa dalam jumlah besar dan keleluasaan bagi pemerintah desa untuk mengelolanya, UU Desa juga membawa spirit rekognisi (mengakui asal usul serta keragaman karakteristik desa) dan pembukaan bagi partisipasi warga desa dalam perencanaan pembangunan desa. UU Desa memberi peluang bagi warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Namun pembukaan keran regulasi tidak serta merta akan memberikan hasil jika warga belum siap menyambutnya. Sistem pemerintahan elitis dan peminggiran partisipasi warga lewat doktrin “massa mengambang” telah berjalan berpuluh tahun. Untuk bisa membangkitkan semangat warga untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan desa dibutuhkan kegiatan pendidikan dan pendampingan. Untuk itu kami merancang “Program Kepemimpinan Perempuan di Desa Dalam Mendorong Partisipasi Politik Warga di Tingkat Lokal” pada akhir 2014-2015.

Program ini terdiri dari tiga kegiatan yaitu riset, edukasi warga dan aksi bersama. Riset dijalankan mulai akhir 2014 untuk memahami karakter desa khususnya bagaimana tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa dijalankan serta kehidupan sosial warga desa. Hasil riset menjadi acuan untuk menyusun materi edukasi warga. Dalam edukasi warga, dilakukan pelatihan terhadap warga desa untuk kemudian kami menyusun rencana aksi bersama untuk mendorong warga lebih aktif berpartisipasi dalam penyusunan rencana pembangunan desa.

Tujuannya adalah untuk mendorong warga ikut terlibat menentukan arah rencana pembangunan desa dengan cara menghimpun dan menyuarakan berbagai kepentingan kolektif mereka. Selain di Noelbaki, kabupaten Kupang, program ini dilakukan di Kota Batu-Jawa Timur dan Kabupaten Gowa-Sulawesi Selatan.

Memajukan Perempuan Sebagai Pelopor

Dalam program ini, perempuan menjadi pihak yang didorong sebagai pelopor penggerak partisipasi warga desa. Ada dua alasan mengapa kelompok perempuan desa dipilih sebagai subjek utama advokasi. Pertama perempuan merupakan kelompok marjinal di desa. Nilai budaya telah lama menjadi penghambat perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan di ranah publik termasuk diantaranya bidang pemerintahan dan pembangunan desa. Perempuan jarang diberi peran sentral dalam musyawarah desa. Kedua, akibat peminggiran tersebut, kepentingan perempuan jarang diangkat dan diakomodasi. Sehingga kepentingan perempuan selalu terabaikan dalam pembangunan desa. Akibatnya perempuan menjadi kelompok marjinal yang terpinggirkan dan tidak terberdayakan potensinya.

Para peremuan pelopor dari desa Noelbaki berjumlah 12 orang. Mereka berusia antara 32 tahun sampai 51 tahun. Sebagian besar pekerjaan mereka adalah ibu rumah tangga namun sebenarnya mereka juga mengerjakan tugas bertani dan beternak bersama keluarga mereka, ada juga yang bekerja sebagai guru. Mayoritas peserta menamatkan jenjang pendidikan hingga tingkat SMA/sederajat (6 orang), SMP (2 orang), D 3 dan S 1 (2 orang), SD (2 orang). Mereka semua aktif dalam organisasi masyarakat di desa. Ragam organisasi yang mereka ikuti adalah kader posyandu, kelompok tani, kelompok koperasi desa, dharma wanita, PKK, dan kelompok keagamaan. Satu orang bahkan ada yang tercatat sebagai kader partai politik.

Dalam proses pelatihan, mereka diberi beragam materi mulai dari signifikansi partisipasi warga untuk pemberdayaan desa hingga materi teknis untuk mengadvokasi kepentingan warga dalam rezim Undang-undang Desa. Di akhir pelatihan, kami menyusun rencana kerja bersama untuk menghadapi momen musyawarah desa yang memiliki agenda menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes).

Ada tiga rencana aksi. Pertama adalah pengorganisasian warga dan penyebarluasan pengetahuan. Pada tahap ini para pelopor akan berkonsolidasi dengan kelompok-kelompok warga dan menyebarkan pengetahuan yang mereka peroleh selama proses edukasi. Kedua adalah pelaksanaan Survei kebutuhan warga. Survei ini dilakukan untuk memetakan beragam masalah di desa, kebutuhan warga dan solusi yang ditawarkan oleh warga untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terakhir, warga akan mendiskusikan hasil survei tersebut dan bersama-sama akan menyuarakannya di forum musyawarah dusun (musdus) dan musyawarah desa (musdes) agar kepentingan kolektif mereka bisa masuk dalam RPJMDes dan RKPDes.

Memetakan Kebutuhan Kolektif dengan Survei Kebutuhan Warga

Selepas pelatihan, para perempuan pelopor dari Desa Noelbaki segera mengorganisir diri dengan membentuk kelompok bernama Forum Perempuan Peduli Pembangunan Desa (FP3D). Sambil terus berkontak dengan berbagai kelompok warga, mereka juga bergerak untuk melakukan survei kebutuhan warga. Survey dilakukan pada 20 Agustus-2 September 2015, di semua dusun yang ada di Desa Noelbaki.

Meski survey ini merupakan pengalaman pertama bagi para ibu FP3D, mereka melakukan pengumpulan data dengan baik. Masing-masing surveyor turun ke dusun tempat mereka tinggal sehingga mereka tidak mengalami kesulitan berinteraksi dengan responden yang mereka kenal dalam kehidupan sehari-hari. Seorang surveyor bercerita, para responden perempuan merasa senang diwawancarai karena mereka bisa menyampaikan aspirasi. Karena mereka jarang hadir untuk sampaikan aspirasi di musyawarah desa.

Hasil survei menunjukkan warga sangat membutuhkan pasokan air bersih, fasilitas kesehatan dan ketersediaan pasokan sarana produksi tani (pupuk, benih dan pestisida). Desa Noelbaki terletak di daerah kering dan tandus, ketersediaan air sulit. Tidak heran jika ketersediaan air bersih menjadi prioritas kebutuhan yang disuarakan oleh warga. Hasil survei tersebut dikemas dalam lembar fakta untuk memudahkan penyebaran informasi kepada warga, agar warga bisa mendiskusikannya sebelum mengajukan usulan rencana pembangunan desa.

Memperjuangkan Kebutuhan Kolektif Warga

Setelah survei selesai dilakukan, perempuan FP3D bergerak untuk berkonsolidasi dengan berbagai kelompok warga agar mereka hadir dalam musdus dan musdes. Selain itu mereka juga berkoordinasi dengan pemerintah desa agar hasil survei bisa disampaikan dalam musdus dan musdes dan menjadi bahan diskusi dalam penyusunan rencana pembangunan desa. Tahapan musyawarah dimulai di level dusun (musdus) kemudian difinalisasi di level desa.

Musdus diselenggarakan pada pekan terakhir bulan Oktober 2015 di semua dusun di Noelbaki (Dusun Dendeng, Kiuteta, Kuannoah, Air Sagu, dan Oehau). Setelah musdus rampung dilakukan, selanjutnya hasil diskusi dan rencana pembangunan akan didiskusikan di tingkat desa dalam forum Temu Warga Desa. Forum Temu Warga Desa diselenggarakan pada 7 November 2015. Total warga yang hadir sekitar 100 orang.

Seperti biasa, forum dibuka dengan pemaparan program yang direncanakan dalam tahun anggaran sebelumnya. Kepala desa lalu menjelaskan program mana saja yang sudah berjalan dan yang belum berjalan. Warga juga diberi kesempatan untuk mengomentari tentang kinerja pemerintah desa dalam menjalankan rencana program musdes tahun lalu. Setelah itu perempuan dari FP3D menyampaikan hasil survei. Hasil survei tersebut kemudian menjadi bahan diskusi. Kebanyakan warga menanggapi hasil survei dengan menceritakan detail masalah yang berhasil dipetakan dalam survei. Sebagian lagi bersuara tentang berbagai masalah dan kebutuhan yang belum tercakup dalam survei.

Selanjutnya warga dibagi dalam 4 kelompok kerja untuk merumuskan usulan program untuk mengatasi berbagai masalah dan kebutuhan warga yang telah terangkum dalam diskusi. Kelompok pertama membahas masalah dan program kerja tentang pemerintahan desa, kelompok kedua membahas masalah dan program kerja tentang pembangunan desa, kelompok ketiga membahas masalah dan program kerja tentang pembinaan masyarakat desa, dan kelompok keempat membahas masalah dan program kerja tentang pemberdayaan masyarakat desa.

Proses diskusi di dalam kelompok maupun saat sesi pleno berjalan dengan baik. Warga aktif menyampaikan aspirasinya tentang permasalahan yang ada di desa dan usulan program atau kegiatan untuk mengatasinya. Pemerintah desa juga membuka peluang warga untuk menyampaikan aspirasi atau kritik. Dalam forum musyawarah, beberapa warga juga ada yang menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah desa (kades dan BPD) baik yang sekarang memerintah maupun yang terdahulu.

Dari hasil survei dan musyawarah, muncul beragam aspirasi dari warga yang menurut warga merupakan masalah penting untuk segera diatasi dan dimasukkan dalam RPJMDes dan RKPDes. Di antaranya adalah perbaikan sarana air bersih, perbaikan fasilitas sekolah, pemekaran posyandu, permintaan penempatan tenaga medis di desa, pengadaan obat dan alat medis di posyandu dan poliklinik desa, pengaktifan kembali pasar desa dan koperasi desa untuk mendorong aktivitas ekonomi warga, perbaikan tata kelola dan distribusi pupuk, dan perbaikan infrastruktur seperti jembatan dan jalan.

Rangkaian musyawarah baik di dusun maupun di desa berjalan dengan baik. Menurut warga baru kali ini temu warga desa dihadiri banyak orang dan ada banyak warga biasa yang hadir. Biasanya hanya tokoh masyarakat yang hadir. Warga juga antusias menanggapi hasil survey kebutuhan warga sehingga diskusi dalam forum lebih didominasi oleh usulan yang berbasis pada kebutuhan warga. Hasil diskusi didokumentasikan oleh ibu-ibu FP3D menjadi lembar fakta yang dibagi-bagikan kepada warga. Sehingga warga tidak lupa dengan hasil temu warga yang telah mereka lakukan dan memastikan agar usulan-usulan program benar-benar masuk dalam rencana pembangunan desa. Dokumen lembar fakta juga bertujuan untuk menjadi alat bantu untuk mengawasi pelaksanaan program pembangunan desa.

Kendala di Lapangan dan Inovasi Warga untuk Mengatasinya

Selama kegiatan aksi di lapangan ada dua hambatan yang menghambat pendalaman partisipasi warga dalam penyusunan rencana pembangunan desa, khususnya partisipasi perempuan. Pertama, adanya stigma perempuan tidak mampu ikut merencanakan pembangunan desa. Seorang tokoh desa seperti Kepala Dusun Kiuteta berusaha menghalangi agar ibu-ibu forum FP3D dan warga perempuan lainnya tidak terlibat lebih jauh dalam penyusunan rencana pembangunan desa. Dalam musyawarah di dusun Kiuteta, kepala dusun hanya memberi jatah satu perwakilan dari total lima perwakilan dusun untuk menyampaikan hasil musyawarah dusun di musyawarah desa mendatang. Padahal kebijakan pemerintah desa memberikan jatah minimal dua perwakilan perempuan untuk total lima utusan dusun yang akan menyampaikan hasil musyawarah dusun dalam musyawarah desa.

Kedua, dalam tahapan kegiatan seringkali intimidasi verbal dari laki-laki yang antipati dengan partisipasi perempuan membuat mereka takut untuk bersuara dalam forum musyawarah. Intimidasi verbal dapat berbentuk intonasi suara tinggi sampai kata-kata keras dalam nada marah, misalnya dalam musdus di Dusun Kiuteta. Saat kepala dusun yang duduk sebagai pemimpin musyawarah mulai marah, para perempuan yang hadir mulai takut untuk bersuara dalam forum musyawarah. Hanya satu-dua orang yang masih aktif berpendapat.

Masalah tersebut merupakan bentuk upaya peminggiran partisipasi perempuan untuk mengatasinya warga berupaya untuk menghadirkan sebanyak mungkin kelompok warga dalam musdus dan diskusi temu warga tingkat desa khususnya kelompok perempuan. Untuk menghadirkan sebanyak mungkin warga dalam musdus dan dan diskusi temu warga tingkat desa, ibu-ibu FP3D meminta kepada kepala desa untuk dilibatkan dalam penyebaran undangan kegiatan musdus dan musdes. Mereka menyebarkan undangan kepada sebanyak mungkin kelompok warga dan warga biasa yang jarang diundang.

Selain itu saat proses musdus dan diskusi temu warga tingkat desa, warga meminta musyawarah diawali dengan paparan program desa hasil musdes tahun lalu, disertai dengan penjelasan program mana yang sudah terlaksana dan program mana yang belum terlaksana. Pemaparan ini dilakukan oleh kepala desa. Setelah itu warga menyampaikan tanggapan atas kinerja pemerintah desa menjalankan rencana program tersebut. Terobosan ini membuat warga bisa melakukan evaluasi kinerja pemerintah desa selama satu tahun kerja. Jika dilanjutkan secara konsisten bisa menjadi ruang pengawasan yang baik dalam tata kelola pemerintahan desa.

Pengalaman dari desa Noelbaki menunjukkan bahwa partisipasi warga untuk pembangunan desa bisa dilakukan dengan cara edukasi dan pengorganisasian warga. Edukasi diperlukan untuk membangkitkan kesadaran warga dan memberikan pengetahuan. Sementara pengorganisasian perlu dilakukan karena warga harus bergerak bersama untuk memetakan beragam masalah dan kebutuhan kolektif mereka serta untuk menyuarakan dan memperjuangkannya agar betul-betul diakomodir dalam rencana pembangunan desa.

Selain itu, perempuan perlu didorong untuk masuk ke ruang-ruang musyawarah pengambilan keputusan strategis. Pengalaman dari Noelbaki memperlihatkan bahwa ketika perempuan bergerak bersama, mereka bisa menghadirkan kepentingan mereka yang selama ini terabaikan. Usulan-usulan seperti pembuatan sumur untuk air bersih, perbaikan kualitas posyandu dan pengaktifan pasar dan koperasi desa merupakan usulan yang didorong oleh perempuan warga desa Noelbaki. sebelumnya usulan program tersebut jarang disuarakan. Terlihat dari kondisi ketiga fasilitas tersebut dalam keadaan kurang memadai dan terbengkalai. Partisipasi warga dalam pembangunan merupakan elemen penting untuk memastikan kebijakan pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga. Sehingga pembangunan bisa menjadi jalan untuk pemberdayaan warga.

*Lembar fakta hasil survei kebutuhan warga dapat diperoleh di lampiran berikut.

Lampiran