Partisipasi Kelompok Perempuan Desa Belabori di Tengah Keterbatasan Sumberdaya

Diunggah pada

Oleh Julia Ikasarana

Partisipasi warga dalam pembangunan dan tata kelola desa dijamin dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ada beragam bentuk partisipasi yang diatur dalam UU tersebut, antara lain partisipasi warga dalam musyawarah desa, penyampaian aspirasi, saran, dan pendapat lisan maupun tertulis, memperoleh informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa, pemantauan pelaksanaan pembangunan desa, dan melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Meskipun UU Desa ini telah memberikan kesan terbukanya ruang partisipasi yang luas bagi warga, faktanya penerapan partisipasi masih menemui berbagai hambatan.

Desa Belabori adalah salah satu desa yang juga memiliki hambatan dalam hal partisipasi warga. Desa Belabori yang terletak di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dihuni oleh 1.593 jiwa yang tersebar di 4 dusun. Sebagian besar warganya bekerja sebagai petani dan peternak. Tidak ada satupun angkutan umum yang melalui jalan utama desa yang luasnya 22.100 Kmini. Hanya mobil truk yang membawa hasil tambang dari desa seberang dan sebagian kecil kendaraan pribadi milik warga yang kerap terlihat. Kondisi jalan pun tidak semua dalam keadaan layak. Lalu lalang mobil tambang membuat landasan aspal seringkali hancur. Kondisi ini membuat warga harus selalu berhati-hati ketika melakukan mobilisasi saat musim hujan, terutama saat melintasi jembatan dan jalanan yang berbukit. Bagi sebagian warga yang tidak memiliki kendaraan pribadi, terutama ibu rumah tangga dan anak-anak sekolah, keterbatasan dalam mobilisasi di desa adalah kenyataan yang harus dihadapi sehari-hari. Desa Belabori juga belum memiliki fasilitas kesehatan yang layak, seperti bangunan puskesmas pembantu, terbatasnya jumlah obat-obatan dan tenaga medis. Bidan desa adalah satu-satunya tenaga medis yang hadir di desa, walaupun tidak bisa ditemui setiap hari karena harus bertugas juga di desa lain. Demikian juga dengan keterbatasan dalam komunikasi, tidak semua area di desa terjangkau oleh sinyal telepon. Dalam bayangan kita, kondisi dan permasalahan desa tersebut seharusnya dapat diselesaikan dengan melakukan musyawarah warga desa, sebagai salah satu ruang partisipasi yang dijamin dalam undang-undang. Musyawarah warga sebagai salah satu ruang partisipasi dikenal oleh warga Desa Belabori umumnya hanya dilakukan saat penyusunan RPJMDes dan RKPDes, serta pembacaan pertangungjawaban penggunaan APBDes. Musyawarah seperti ini hanya dihadiri oleh pemerintah desa beserta perangkatnya dan perwakilan warga dari unsur tokoh masyarakat, kelompok tani dan ternak, kelompok perempuan, dan kelompok pemuda. Penjaringan aspirasi dalam musyawarah pun dianggap sebagai formalitas karena dalam forum-form tersebut pemerintah desa hanya mempresentasikan rancangan yang sudah dibuat dan tidak terbuka peluang bagi warga untuk mengubah ataupun mengajukan usulan baru. Hal seperti ini terulang setiap tahun dan membuat warga desa kian apatis. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan dalam memahami UU Desa dan kurangnya sosialisasi kepada pemerintah dan warga desa, sehingga ruang partisipasi yang dijamin dalam undang-undang tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Di Desa Belabori, kelompok perempuan adalah kelompok warga yang paling aktif terlibat dalam pembangunan desa. Mengapa kelompok perempuan? Selain kelompok perempuan, di Desa Belabori sebenarnya terdapat beberapa kelompok warga yang aktif berkegiatan dalam berbagai sektor, seperti kelompok tani dan ternak, kelompok simpan pinjam, kelompok zikir (yang seluruh anggotanya laki-laki), dan kelompok remaja masjid. Kelompok-kelompok tersebut pada dasarnya dibentuk untuk mempermudah masuknya bantuan dari kecamatan, dinas sosial, maupun kabupaten, dan sangat jarang berkegitan atau berkumpul di luar momen tersebut. Kesadaran untuk menyuarakan aspirasi dari kelompok-kelompok tersebut kepada pemerintah desa pun rendah, sebab bantuan dari lembaga supra-desa kenyataannya lebih mudah diperoleh ketimbang memperjuangkan kebutuhan di musyawarah yang sifatnya hanya formalitas. Kondisi demikian tidak dialami oleh kelompok perempuan. Perempuan di Desa Belabori berhimpun dalam berbagai wadah organisasi, antara lain PKK, Balai Perempuan, kader Posyandu, Kelompok Majelis Taklim, Kelompok Keterampilan (menjahit dan mengolah makanan), dan Remaja Masjid. Balai Perempuan merupakan kelompok dampingan dari Koalisi Perempuan Indonesia di Sulawesi Selatan. Kelompok yang dibentuk pada tahun 2014 ini memiliki peranan penting dalam mensinergikan kelompok perempuan lainnya di Desa Belabori. Anggota dari kelompok ini adalah perwakilan dari beberapa kelompok perempuan di Belabori, termasuk PKK yang merupakan organisasi perpanjangan tangan pemerintah desa. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa Balai Perempuan memiliki peran cukup penting dalam menggerakkan partisipasi perempuan di desa. Kelompok perempuan dari berbagai sektor ini melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya praktis, seperti menjahit, membuat keripik, pengajian, penyuluhan KB, penimbangan bayi dan lansia, dan sebagainya. Kegiatan yang dilakukan secara rutin dan terjadwal setiap bulan menjadikan kelompok perempuan sebagai kelompok paling strategis di desa, karena memiliki data demografi penduduk yang selalu diperbarui, khususnya data pendidikan dan kesehatan.

Tercatat ada 3 hal yang dapat menjadi bukti partisipasi kelompok perempuan dalam tata kelola desa. Pertama, keterlibatan kelompok perempuan dalam pembuatan beberapa peraturan desa, antara lain perdes mengenai pengaturan ternak liar, penentuan batas tanah, perdes mengenai pencemaran lingkungan (meracun sungai), perdes mengenai minuman keras, dan perdes yang mengatur waktu hiburan malam. Kedua, hadirnya anggota kelompok perempuan di desa sebagai salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Adanya keterwakilan dari kelompok perempuan di BPD menjadi sangat strategis, khususnya dalam mengakses informasi terkait pembangunan di desa karena informasi tersebut pada kenyataannya tidak dapat diperoleh dengan mudah. Ketiga, terdapat dua orang perwakilan dari kelompok perempuan yang didelegasikan untuk mengawal proses musrenbang di tingkat kecamatan.

Partisipasi kelompok perempuan Desa Belabori dalam tata kelola desa bukan berarti tidak menemui kendala. Kendala mendasar yang dihadapi baik oleh kelompok perempuan maupun warga Belabori umumnya adalah keterbatasan pengetahuan mengenai tata kelola desa. Tidak ada sosialisasi yang cukup baik dari pemerintah desa pasca turunnya UU Desa dan bagaimana tata kelola desa melakukan penyesuaian terhadap UU tersebut. Dampaknya, warga tidak mengetahui ruang-ruang partisipasi apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk mengajukan usulan. Peran BPD sebagai penampung aspirasi warga tidak dijalankan secara maksimal, sebab anggotanya memiliki pekerjaan tetap lain, baik sebagai guru ataupun karyawan, yang sulit ditemui pada hari-hari dan jam kerja formal. Kendala lainnya yang juga berkaitan adalah sulitnya mengakses dokumen perencanaan pembangunan desa. Transparansi pemerintah desa sangat penting untuk agenda pengawasan pembangunan desa. Di Belabori, dokumen perencanaan pembangunan nyatanya hanya dimiliki oleh pemerintah desa dan tidak dimiliki oleh BPD. Fakta tersebut terungkap saat berjalannya proses survei warga. Akses informasi terhadap dokumen perencanaan desa yang seharusnya terbuka bagi warga, pada akhirnya menjadi salah satu sumberdaya yang harus diperjuangkan.

Keterbatasan dana merupakan kendala lain yang harus dihadapi oleh kelompok perempuan di Desa Belabori. Pada RAPBDes tahun 2015, terdapat dua mata anggaran yang dapat dimanfaatkan warga untuk peningkatan partisipasi politik di desa, yaitu Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Total anggaran yang diajukan untuk kedua mata anggaran tersebut sebesar 12% dari keseluruhan penerimaan desa. Namun, ketika dilihat lebih rinci dalam kegiatan yang dianggarkan, hanya 6,3% yang diperuntukkan bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sementara kelompok perempuan, dalam hal ini kader posyandu dan PKK, hanya menerima 4,5%. Dana pemberdayaan masyarakat yang hanya 12% ini separuhnya diperuntukkan bagi belanja pemerintah dan pembinaan aparatur. Dana yang diterima oleh kelompok perempuan pun sebenarnya bukan tanpa masalah. Dalam RAPBDes terlihat bahwa lebih dari 50% dana yang diterima oleh kader posyandu dan PKK diperuntukkan sebagai insentif kader. Maka, biaya operasional yang diterima untuk kegiatan kelompok perempuan hanya terbilang sebesar dua juta rupiah per tahunnya. Dengan jumlah sebesar itu, mereka harus mampu menutup kebutuhan transportasi, ATK, dan komunikasi. Jika kita menengok kembali ke permasalahan yang telah disebutkan di awal, RAPBDes tersebut sulit bahkan tidak bisa diubah menyesuaikan kebutuhan yang riil, karena penganggaran sepenuhnya merupakan otoritas pemerintah desa dan forum pemberian masukan atau aspirasi warga sifatnya hanya formalitas.

Kendala-kendala tersebut umumnya dihadapi semua kelompok/ organisasi warga desa. Namun, kemampuan kelompok perempuan di Desa Belabori dalam bersinergi membuat kendala tersebut lebih mudah diatasi. Balai Perempuan memiliki peran kunci dalam pengornisasian kelompok perempuan di desa. Sebagian anggota Balai Perempuan merupakan perwakilan dari kelompok perempuan lintas sektor, sehingga pertukaran informasi, pengetahuan, dan pengorganisasian dapat dilakukan secara terstruktur. Tidak hanya itu, kondisi desa yang kerap membuat kelompok perempuan mengalami kesulitan dalam mobilitas, nyatanya dapat di atasi berkat solidaritas yang kuat dalam organisasi. Misalnya, ketika Balai Perempuan mengadakan sebuah pertemuan, sebagian dari mereka menjemput teman-temannya yang tidak memiliki atau tidak bisa membawa kendaraan ke tempat pertemuan yang jaraknya cukup jauh. Hal ini harus dilakukan untuk mengatasi kendala sulitnya mobilitas akibat tidak adanya transportasi publik di desa. Kemampuan kelompok perempuan dalam mengatasi kendala-kendala demikian, membuat mereka tetap mampu berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan desa di tengah sumberdaya yang sangat terbatas. Kekhasan ini yang kemudian menjadi dasar bagi kami menggandeng kelompok perempuan Desa Belabori untuk melakuan penguatan kapasitas dan melakukan ujicoba partisipasi warga melalui survei kebutuhan warga di tahun 2015.

Kelompok Perempuan Desa Belabori Menggerakkan Partisipasi Warga 

Pada akhir tahun 2014, kami melakukan riset tentang kepemimpinan perempuan di desa dalam mendorong partisipasi politik warga di tingkat lokal. Riset ini dilakukan di 3 provinsi berbeda, yaitu Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan NTT. Hasil riset mengungkapkan setidaknya ada 9 hambatan yang dihadapi perempuan untuk terlibat dalam tata kelola desa. Hambatan-hambatan tersebut antara lain budaya patriarki yang sudah mengakar di kehidupan masyarakat desa yang membelenggu perempuan, beban ganda yang menuntut perempuan untuk mengurus rumah tangga sekaligus turun ke ladang dan merawat ternak, izin suami, stigma bahwa urusan pembangunan desa adalah ranah laki-laki, infrastruktur dan pemilihan waktu yang tidak ramah bagi perempuan untuk terlibat dalam forum-forum di desa, terbatasnya mobilitas karena kendala transportasi, minimnya pengetahuan tentang tata kelola desa, terbatasnya akses informasi terhadap perdes, dan kurangnya kesadaran untuk melibatkan kelompok perempuan dalam forum-forum pembangunan.

Berangkat dari hasil riset tersebut, kami melakukan pelatihan kepada 12 perempuan potensial dari Desa Belabori untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman mengenai UU Desa, serta memberikan strategi penguatan partisipasi dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan di desa. Melalui tahapan ini, kelompok perempuan diharapkan mampu memetakan kebutuhan dan permasalahan yang ada di desa, serta mengenali dan memanfaatkan ruang-ruang partisipasi apa saja yang diakomodir dalam UU Desa. Tindak lanjutnya adalah keduabelas kader tersebut menginisiasi survei kebutuhan warga pada Agustus 2015 di Desa Belabori. Metode survei warga ini diperkenalkan kepada para kader agar dapat digunakan sebagai alternatif untuk memetakan dan mengumpulkan daftar kebutuhan kolektif dan masalah yang dihadapi warga. Setelah daftar kebutuhan dan masalah pembangunan di desa sudah didapatkan dari hasil survei, kelompok perempuan yang menjadi penggerak kegiatan ini melakukan verifikasi data dengan mengadakan serial diskusi di 4 dusun. Diskusi atau musyawarah dusun ini dihadiri oleh kepala dusun dan sebagian warga dengan agenda mendengarkan presentasi dari kelompok perempuan dan menanggapi hasil survei warga yang telah dilakukan.

Kegiatan pengumpulan aspirasi ini tidak berhenti sampai tahap ini. Hasil pengumpulan data kebutuhan warga yang sudah disepakati oleh warga tiap dusun kemudian didokumentasikan dalam bentuk lembar fakta. Melalui lembar fakta tersebut, kelompok perempuan memiliki basis argumen dan data yang dapat diajukan ke pemerintah desa dan BPD untuk mendorong diadakannya musyawarah desa yang diinisiasi oleh warga. Selain itu, lembar fakta juga dibagikan kepada warga sebagai bentuk sosialisasi hasil survei kebutuhan warga sekaligus himbauan untuk menghadiri musyawarah warga dengan agenda membahas dan menindaklanjuti daftar tuntutan warga yang telah disusun.

Forum musyawarah warga atas inisiasi dari kelompok perempuan Desa Belabori diadakan pada Okober 2015 dan dihadiri oleh 138 warga dari 4 dusun. Bagi warga Desa Belabori, musyawarah desa ini adalah musyawarah desa pertama yang sifatnya terbuka dan dapat dihadiri oleh seluruh warga. Dari pertemuan ini, disepakati 6 prioritas program yang akan dimasukkan ke dalam rencana kerja tahun 2016. Enam prioritas program tersebut antara lain, menyelesaikan masalah air bersih dengan pengadaan sumur bor dan pipa penyalur air bersih untuk warga, membangun klinik desa/ puskesmas pembantu (PUSTU) dan penambahan jumlah bidan desa, perbaikan jalan yang ditagihkan dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum, Membangun sekolah TK/TPA, pemberian modal untuk usaha kecil, dan pengadaan pasar desa. Pasca musyawarah desa, kelompok perempuan Desa Belabori kemudian memperbanyak dan membagikan dokumen hasil kesepakatan musyawarah desa kepada seluruh warga desa. Berbagai forum pertemuan di desa, seperti arisan, pengajian, bahkan saat sosialisasi Pilkada, dimanfaakan untuk menyebarkan dokumen tersebut sebagai alat pengawasan. Selain itu, dua orang perwakilan dari kelompok perempuan ditunjuk oleh pemerintah desa untuk diikutsetakan sebagai anggota delegasi (dari total 7 orang) dari Desa Belabori untuk mengawal aspirasi warga dalam musrenbang kecamatan.

Berkaca dari pengalaman kelompok perempuan Desa Belabori, pengorganisasian warga menjadi penting bagi tumbuhnya partisipasi politik di desa. Pertukaran informasi dan pengetahuan dapat efektif dilakukan dengan pengorganiasian yang baik. Pertukaran pengetahuan dan informasi tidak hanya menyangkut kebutuhan-kebutuhan praktis, tetapi juga kebutuhan strategis dan jangka panjang bagi pembangunan desa. Meskipun demikian, upaya lain juga perlu didorong untuk menjaga partisipasi warga ini tetap hadir di desa. Baik pemerintah desa maupun supra-desa perlu secara serius memberikan perhatian pada pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan politik dan menjamin keterbukaan akses bagi warga untuk dapat berpartisipasi mulai dari proses perencanaan hingga pengawasan pembangunan desa.

*Lembar fakta hasil survei kebutuhan warga Desa Belabori dapat diunduh di tautan berikut.

Lampiran