Dokumen Visi-Misi Kandidat Pemimpin yang Terbuka dan Partisipatif

Diunggah pada
Kertas Posisi CWI

Latar Belakang

Politik semakin sempit dimaknai hanya sekadar soal kontestasi pemilu dan segala upaya mendukung seseorang untuk menjadi pemimpin. Satu hal yang luput ketika bicara soal ‘politik’ adalah bicara tentang sumber daya apa yang dibutuhan secara kolektif dan apa kepentingan bersama kita. Kemudian, bagaimana kita mencapai dan meraihnya, serta berdaulat atas sumber daya kolektif untuk bisa didistribusikan secara adil. Permasalahan utama politik adalah masalah pengelolaan, pengalokasian, pendistribusian, serta pemanfaatan  sumber daya kolektif agar bisa tercipta suatu siklus alokasi dan distribusi sumber daya yang berjalan lestari. Selain itu permasalahan politik yang lainnya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, perebutan sumber daya, dan semua orang berusaha untuk menguasai sumber daya untuk kepentingannya sendiri.

Dalam hal ini, sumber daya dimaknai sebagai suatu hal yang memampukan kita secara kolektif meraih kualitas hidup yang lebih baik. Sumber daya bisa berbentuk hal yang material seperti transportasi publik, infrastruktur jalan, fasilitas dan jaminan kesehatan, pendidikan, air bersih, listrik, dan merupakan bagian dari proses alokasi dan distribusi anggaran. Selain itu, sumber daya juga bisa berupa hal yang immaterial seperti rasa aman, tidak didiskriminasi, diperlakukan setara, serta mendapatkan keadilan dan berbagai kebutuhan lainnya yang diatur dan dijamin dalam legislasi. Permasalahan yang muncul dalam proses distribusi sumber daya adalah ketika sumber daya tersebut hanya diperuntukkan bagi kepentingan kelompok tertentu dan tidak didistribusikan secara merata dan adil.

Agar proses alokasi dan distribusi sumber daya adil dan merata ke semua pihak, maka diperlukan suatu tindakan politik. Tindakan politik merupakan suatu tindakan yang bersifat kolektif dalam meraih sumber daya, dimulai dari  (1) mengidentifikasi kepentingan dan kebutuhan bersama ;(2) implementasi strategi/cara meraih kepentingan dan kebutuhan tersebut ; (3) serta tindakan tersebut memiliki dampak yang luas dengan menjadi suatu kebijakan/program. Tindakan politik berbeda dengan tindakan ekonomi. Ketika suatu tindakan politik berhasil mencapai tujuannya maka hasilnya akan dinikmati oleh berbagai pihak. Berbeda halnya dengan tindakan ekonomi yang merupakan tindakan yang dilakukan untuk kepentingan individu atau kelompok itu sendiri selaku penerima manfaat.

Politik berdasarkan penjelasan di atas dimaknai sebagai upaya mengidentifikasi dan mengenali kebutuhan, kepentingan, masalah bersama dan bagaimana cara meraih serta mengelola sumber daya tersebut untuk kepentingan bersama. Tindakan politik hadir untuk mengatasi permasalahan alokasi dan distribusi sumber daya yang tidak adil, saat sumber daya dikuasai oleh segelintir orang sehingga orang lain tidak menikmati sumber daya tersebut. Dalam prosesnya dibutuhkan partisipasi politik yaitu terlibatnya kelompok atau warga secara luas dalam upaya memengaruhi proses alokasi dan distribusi sumber daya.

Pemilu/Pilkada selama ini dimaknai secara sempit sebagai momentum bagi warga untuk berpartisipasi dalam politik dengan cara memilih pemimpin negara/ daerah atau perwakilan mereka di lembaga legislatif. Dalam pemilu, warga diposisikan sebagai individu-individu terpisah yang memiliki hak untuk secara langsung memilih kandidat pemimpin atau anggota legislatif yang sesuai dengan hati nuraninya sehingga kerap kali pemilih sebagai individu terjebak pada soal memilih pemimpin tanpa pamrih. Padahal pemilu/pilkada adalah momen strategis yang dapat dimaknai lebih luas sebagai proses tawar-menawar dan negosiasi antara pemilih dengan kandidat. Tujuannya untuk meraih sumber daya yang bersifat jangka panjang, melampaui sumber daya yang bersifat jangka pendek (klintelisme dan politik uang) yang diberikan pada individu-individu saat pemilu. Sumber daya yang bersifat jangka panjang berupa kebijakan dan program pemerintah yang dapat dirasakan manfaatnya secara kolektif oleh warga dan bersumber dari pendanaan negara, bukan pribadi. Berbagai studi memosisikan warga bersifat pasif, seolah warga tidak memiliki kemampuan mengorganisir diri secara kolektif, tidak memiliki posisi tawar, dan tidak aktif bernegosiasi dengan kandidat. Pemilih sekadar memutuskan untuk memilih apa yang ditawarkan oleh kandidat tanpa bisa menuntut hal yang sesungguhnya mereka butuhkan, meskipun tidak ditawarkan oleh kandidat.

Dalam pemilu kepada daerah dan kaitannya dengan sistem pemerintahan daerah, proses alokasi dan distribusi sumber daya dimulai pada momen ketika calon kepala daerah menyusun visi, misi, serta program, dan kemudian menyerahkannya kepada penyelenggara pemilu sebagai syarat sah pencalonan. Selanjutnya calon kepala daerah berusaha meraih dukungan pemilih melalui tawaran visi, misi dan program tersebut. Visi dan misi kandidat pemenang pilkada memiliki posisi penting dalam pengalokasian sumber daya, karena visi-misi kandidat terpilih dijamin oleh UU Pilkada dan UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional akan menjadi basis rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah dan pengalokasian anggarannya.

Konteks dan Tantangan

Visi-misi kandidat memiliki posisi penting dalam pengalokasian sumber daya karena Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur bahwa visi-misi kandidat terpilih akan menjadi basis rujukan untuk penyusunan rencana pembangunan daerah dan alokasi anggarannya (RPJMD, RKPD dan APBD). Sementara, proses pendistribusian sumber daya terjadi ketika suatu kebijakan dan program pembangunan diimplementasikan dan manfaatnya dinikmati oleh warga. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur bahwa visi-misi kandidat menjadi rujukan untuk penyusunan RPJMD.

Visi misi kepala daerah berasal dari visi misi yang dibuat saat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 45 Ayat 2 Huruf N, kandidat kepala daerah harus mengirimkan naskah visi misi sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonan kepala daerah kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai penyelenggara pemilu. Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, visi misi dan program kepala daerah terpilih akan menentukan arah rencana pembangunan daerah namun pada proses pemilihan kepala daerah (pilkada) visi misi disusun secara sepihak oleh kandidat dan tim tanpa melibatkan partisipasi warga. Visi misi dan program menjadi dokumen persyaratan pencalonan yang diserahkan oleh kandidat kepala daerah kepada penyelenggara pemilu tanpa bisa diubah lagi. Proses pemilu pada hakikatnya adalah sekadar proses sosialisasi visi misi dan program para calon untuk meyakinkan pemilih dan bukan untuk mendiskusikan serta mendeliberasikan apa kebutuhan dan kepentingan agar bisa terakomodir dalam visi misi dan program kandidat.

Tertutupnya ruang partisipasi warga untuk terlibat memengaruhi dokumen visi misi dan program kandidat membuat mereka tidak memiliki ruang untuk terlibat dalam proses alokasi dan distribusi sumber daya serta menegosiasikan dalam proses pemilu kepala daerah. Padahal pilkada merupakan momen strategis bagi warga untuk menegosiasikan kepentingan kolektifnya agar bisa diakomodir dalam visi misi kandidat yang akan menjadi basis alokasi dan distribusi sumber daya dalam RPJMD, RKPD dan APBD.  Selama ini proses pilkada berjalan hanya sebatas sosialisasi visi misi para kandidat kepala daerah. Sistem kepemiluan dan proses depolitisasi mengkondisikan orang menjadi pemilih perseorangan. Warga tidak bergerak secara kolektif dengan mengorganisir diri untuk mengidentifikasi beragam kepentingan dan mendeliberasikan agenda kepentingan kolektif mereka. Sebaliknya para kandidat berusaha meraih dukungan suara dengan menawarkan visi misi yang disusun secara sepihak tanpa melibatkan warga. Warga didorong untuk menjadi ‘pemilih cerdas’ yang harus memilih ‘orang baik’ untuk menjadi kepala daerah sementara para kandidat harus menjadi ‘orang baik’ dengan visi misi yang sesuai dengan kepentingan warga, padahal visi misi tersebut disusun tanpa proses deliberasi dengan warga. Dampaknya, kebijakan pembangunan kepala daerah terpilih tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan kebutuhan riil warga.

Momen pilkada menjadi berfokus pada aspek kontestasi untuk pemenangan seseorang menjadi kepala daerah dan melupakan masalah alokasi dan distribusi sumberdaya publik yang mempengaruhi kehidupan warga. Akibatnya, warga kehilangan momentum untuk mengintervensi arah kebijakan pembangunan daerah karena pada masa pilkada warga memiliki daya tawar setara dengan kandidat yang membutuhkan dukungan suara warga. Pada masa pasca pilkada setelah kepala daerah terpilih, warga tidak lagi memiliki ruang strategis untuk memasukkan kepentingannya dalam RPJMD. Meskipun ada forum musrenbang, dokumen RPJMD telah dikunci secara teknokratis oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan secara politis oleh visi misi kepala daerah terpilih. Forum musrenbang seringkali menjadi forum sosialisasi bukan forum musyawarah untuk mendiskusikan rencana pembangunan.

Meskipun ruang partisipasi warga tidak tersedia memadai, sudah ada kelompok-kelompok warga yang berupaya mengorganisir diri dan menciptakan ruang partisipasi baru agar kebijakan pembangunan kepala daerah terpilih sesuai dengan kepentingan kolektif mereka. Temuan riset Cakra Wikara Indonesia (2018) menunjukkan pada Pilkada Provinsi Jakarta tahun 2007, 2012, dan 2017 terdapat berbagai upaya yang dilakukan kelompok warga untuk melakukan kontrak politik dengan para kandidat untuk mengadvokasikan agar kepentingan kolektif mereka dimasukkan dalam rencana pembangunan daerah ketika kandidat tersebut terpilih. Mereka mengorganisir diri untuk mengidentifikasi beragam kepentingan dan mendeliberasikannya untuk merumuskan agenda kepentingan kolektif mereka. Kemudian mereka bernegosiasi dengan para kandidat kepala daerah agar ketika mereka terpilih, kebijakannya sesuai dengan agenda kepentingan kolektif warga. Untuk mengikat komitmen kandidat kepala daerah, warga melakukan kontrak politik yang berisi penerimaan kandidat atas kepentingan kolektif mereka.

Namun upaya tersebut menemui beberapa kendala. Pertama, adanya tantangan pengorganisasian warga untuk membentuk forum deliberatif guna memetakan beragam kebutuhan dan menyepakati kepentingan kolektif mereka. Kedua, kontrak politik rentan untuk diabaikan kepala daerah terpilih karena RPJMD hanya mengenal visi misi kandidat yang bisa dimasukkan ke dalam dokumen tersebut. Kesepakatan politis dengan warga hanya dapat diakomodir jika ada kemauan politis dari kepala daerah terpilih. Ketiga, tidak tersedianya ruang mengubah visi misi menyulitkan kandidat terpilih untuk memenuhi aspirasi warga lewat program pembangunan. Sehingga kandidat sering terjebak memenuhi janji kampanye dengan strategi klientelistik bukan lewat program pembangunan yang dibiayai APBD dan dieksekusi oleh birokrasi.

Tawaran Perubahan untuk Dilakukan

Tidak tersedianya ruang untuk membahas visi misi kandidat kepala daerah dalam masa pemilu telah menutup dan memutus ruang partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan pada masa pasca pilkada. Selama ini, partisipasi politik warga sering diperkecil ruang lingkupnya sebatas momen pemilu, yang mencakup keterlibatan dalam kegiatan kampanye dan memberikan suara pada hari pemilihan. Padahal, aktivitas politik sebagai mekanisme alokasi dan distribusi sumber daya yang berjalan setiap saat melampaui momen pemilu. Selain itu keterlibatan warga perlu diperkuat bukan sekadar untuk memilih kepala daerah, melainkan meraih sumber daya negara untuk memenuhi kebutuhan kolektif mereka. Dalam hal ini, warga berusaha agar kebijakan publik kandidat terpilih sesuai dengan kepentingan kolektif mereka. Wacana ini yang hilang dari pemilu yang dimaknai secara prosedural sekadar untuk memilih pemimpin. Pemilu seharusnya dimaknai sebagai ruang bagi warga untuk bernegosiasi demi mendapatkan sumber daya, sementara di sisi lain, kandidat berkepentingan untuk mendapatkan dukungan untuk mencapai jabatan politik.

Masa pilkada merupakan momen paling strategis bagi warga untuk menyepakati arah rencana pembangunan dengan para kandidat kepala daerah agar bisa sesuai dengan kepentingan kolektif mereka. Momen pemilu menjadi momen strategis untuk bernegosasi karena posisi tawar warga setara dengan kandidat yang membutuhkan dukungan suara untuk menjadi kepala daerah. Oleh karena itu visi misi kandidat penting harus dijadikan ‘dokumen hidup’ yang bisa didiskusikan, dideliberasi, serta disusun secara partisipatif antara warga dan kandidat kepala daerah selama proses tahapan pemilu berlangsung.  Deliberasi visi misi dan program kandidat kepala daerah secara partisipatif selama pemilu membuat warga memiliki peluang agar kepentingan kolektif mereka diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah. Sehingga pada masa pasca pilkada, warga memiliki posisi tawar yang kuat untuk memegang kendali dan mengawasi arah kebijakan pembangunan daerah. Dengan membuka ruang visi misi dan program untuk dapat dideliberasi dan disepakati secara partisipatif, warga memiliki ruang yang lebih luas untuk terlibat dalam proses alokasi dan distribusi sumberdaya demi memenuhi kepentingan kolektif mereka. Dengan demikian pilihan politik warga dalam pemilu bukan sekadar memilih sosok yang baik dan bermoral semata, tetapi pilihan politik warga dalam pemilu adalah soal memilih kebutuhan dan kepentingan politik dalam upaya memengaruhi alokasi dan distribusi sumber daya. Maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) perlu direvisi agar bisa memfasilitasi upaya deliberasi visi misi dan program kandidat yang terbuka dan partisipatif.