Afirmasi Pencalonan Perempuan yang Terbuka ‘Tak Terbatas’

Diunggah pada

Penulis: Dirga Ardiansa

Pemilu tidak akan pernah bisa menghasilkan representasi politik yang utuh dari beragam identitas, kelas, dan kepentingan dari seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga bisa dipastikan, sebagai miniatur populasi, 560 orang yang berada di parlemen tidak mampu mewakili dan menyuarakan keragaman identitas, kelas, dan kepentingan masyarakat. Kelompok rentan dan marginal seperti perempuan, buruh, petani, nelayan, masyarakat adat, dan kelompok miskin lah yang paling jelas terpinggir identitas dan kepentingannya untuk bisa hadir di parlemen. Pemilu tidak mampu mewujudkan hakikat representasi yang utuh salah satunya karena memberikan pilihan-pilihan yang terbatas atas partai politik maupun kandidat. Pilihan terbatas ini diterima masyarakat sebagai pilihan, atas nama aturan dan mekanisme syarat keikutsertaan pemilu.

Dalam kerangka meminimalkan bias antara proses pemilu dengan hasil pemilu yang akan selalu menghadirkan under-representation secara identitas dan kepentingan, maka salah satu caranya melalui affirmative action (tindakan afirmatif). Untuk memberikan akses pada proses memilih ataupun pada hasil yang lebih dekat pada kondisi yang representatif. Tindakan afirmatif diterapkan di Indonesia sejak pemilu 2004 melalui penerapan kuota 30% pencalonan perempuan.  Tindakan afirmatif perempuan merupakan cara untuk menghadirkan representasi dari identitas dan kepentingan yang selama ini terpinggirkan. Identitas perempuan berlaku cross-cutting bagi identitas lain. Karena identitas perempuan hadir dalam identitas dan kelas kelompok masyarakat sebagai buruh, petani, nelayan, masyarakat adat, maupun difabel.

Indonesia mengambil jalur untuk menyediakan pilihan yang lebih representatif melalui kuota pencalonan perempuan di setiap partai politik, dan bukan memilih mengintervensi hasil dalam bentuk reserved seats (jaminan memperoleh kursi di parlemen dalam jumlah atau persentase tertentu bagi perempuan melalui regulasi pemilu). Hal ini secara sadar dilakukan oleh kolompok dan gerakan perempuan di Indonesia untuk membuka akses perempuan pada kesetaraan dan keadilan berpolitik. Serta menghadirkan pondasi pengalaman praksis berpolitik bagi perempuan untuk memunculkan perempuan-perempuan  yang mampu menghadirkan kepentingannya bukan sekadar simbol yang justru melangenggkan budaya patriarki dan praktek oligarki partai. Bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan diciptakan secara sistematis dalam jangka waktu lama, ini adalah fakta sejarah yang menempatkan posisi perempuan menjadi tertinggal di belakang laki-laki karena termarginalkan dan menjadi tidak memiliki pengalaman politik selama era orde baru.  Budaya politik yang terbentuk karena absennya kehadiran perempuan menyulitkan praktik politik bagi perempuan dalam mendapat ruang yang sama dengan laki-laki untuk menghasilkan berbagai regulasi dan kebijakan yang memperhatikan kepentingan perempuan.

Proses afirmatif pencalonan perempuan telah membentuk pengalaman politik yang sangat berharga bagi perempuan. Capaian dari segi jumlah di parlemen, saat ini perempuan menempatkan 103 wakilnya dari 560 orang anggota legislatif (setara dengan 18%) ini adalah langkah maju ketika tahun 2004 menempatkan hanya 63 wakil dari 550 orang (11 % angka keterwakilan). Hal yang jauh lebih penting yakni pengalaman berpolitik bagi perempuan untuk berjejaring, mengorganisir, menggalang dukungan, menyerap aspirasi dan mengagregasi kepentingannya dalam kontestasi elektoral sejak pemilu 2004, 2009, hingga pemilu 2014. Perjalanan waktu telah menunjukkan capaian yang lebih dari sekadar diukur dari jumlah kehadiran caleg perempuan di parlemen. Capaian perempuan di bidang legislasi untuk membuka akses pada kesetaraan dan mencapai keadilan juga bisa dilihat rekamnya pada berbagai UU yang berhasil dihasilkan antara lain menyangkut kesehatan, KDRT, Perdagangan orang, kewarganegaraan dan banyak lagi.  Menurut Ann Philips (1995) tindakan afirmatif akan mendorong keadilan dan kesetaraan serta mendorong hadirnya kepentingan perempuan, juga membuat perempuan bisa mengakses sumber daya untuk didistribusi bagi kebaikan seluruh masyarakat.

Hal di atas merupakan tantangan berat, karena partai politik di Indonesia selalu mempertanyakan pasal afirmatif dalam setiap pembahasan RUU Pemilu. Posisi RUU Penyelenggaraan Pemilu yang saat ini tengah dibahas di DPR, berupaya mengubah sistem pemilu menjadi tertutup (meskipun pemerintah menyebutnya terbuka terbatas, tidak ada bedanya). Ini merupakan pukulan balik bagi gerakan perempuan, yang tengah melaju membuat kemajuan dalam proses representasi politik dalam bingkai sistem terbuka. Karena melalui sistem terbuka, gerakan perempuan terus membuka ruang pada kesetaraan dan menggapai keadilan.

Partai politik memiliki motif berbeda seperti menggunakan pencalonan perempuan sebagai strategi pemenangan semata, untuk meraih simpati pemilih maupun memanfaatkan popularitas perempuan sebagai target meraih suara seperti diungkap Chowdhury (2002). Artinya perempuan hanya digunakan sebagai alat untuk menambah suara partai tapi tidak diharapkan untuk terpilih. Maka dengan sistem tertutup (terbuka terbatas) lebih sulit bagi perempuan untuk bisa menembus parlemen. Karena keterpilihan tidak lagi ditentukan oleh suara terbanyak tetapi oleh nomer urut yang ditentukan oleh elit partai politik. Perempuan sangat rentan ditempatkan pada nomer urut besar yang tidak strategis untuk bisa terpilih, dan akan menjadi mesin pencari suara semata bagi partai yang didominasi laki-laki. Sistem tertutup mempersulit perempuan mendapatkan akses untuk menjadi caleg, serta memperoleh keadilan dalam berkompetisi. Selain itu  sistem tertutup juga akan memukul mundur capaian dan pengalaman perempuan dalam berjejaring, mengorganisir, menggalang dukungan, menyerap aspirasi dan mengagregasi kepentingannya. Sistem tertutup juga mengecilkan peluang keragaman identitas dan kelas perempuan yang bersifat cross-cutting seperti aktivis perempuan, buruh perempuan, petani perempuan untuk menjadi calon legislatif dan terpilih. Dengan sistem tertutup, membuka lebar pragmatisme partai politik dalam pencalonan perempuan sebatas syarat minimum.

a better democracy is a democracy where women do not only have the right to vote and to elect but to be elected” –Michelle Bachelet-

*Artikel ini juga dimuat di Harian Kompas, Jum’at, 3 Februari 2017.