Diskusi Publik “Birokrasi Representatif: Tantangan dan Peluang Membangun Kesetaraan pada JPT Kementerian”

Diunggah pada

Latar Belakang
Keterwakilan perempuan pada struktur birokrasi kementerian di Indonesia dapat dilihat dalam jumlahnya secara keseluruhan dan dalam kehadirannya pada posisi pimpinan tinggi secara khusus. Data menunjukkan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) perempuan selama beberapa tahun terakhir meningkat namun hanya sedikit perempuan yang menduduki posisi struktural, terutama di eselon atas atau pimpinan tinggi (Krissetyanti, 2018). Selama satu tahun terakhir, CWI melakukan riset yang secara khusus menyoroti birokrasi kementerian dengan tujuan pendalaman diskusi tentang keterwakilan perempuan pada birokrasi pemerintahan di bawah wewenang kantor kementerian. Keterwakilan perempuan pada Jabatan Pimpinan Tinggi penting untuk dilihat karena menjadi bagian dari pemenuhan prinsip kesetaraan dan keberagaman unsur dalam birokrasi.

Birokrasi yang representatif berpeluang lebih besar memiliki kemampuan mewadahi serta menyelesaikan berbagai macam permasalahan sosial. Hal ini menjadi argumen utama sejumlah penganjur teori birokrasi representatif (Selden 1997, Hindera & Young 1998, Ballard 2015). Keterwakilan perempuan dalam birokrasi, khususnya pada jabatan tinggi di kementerian diperlukan tidak hanya dalam konteks keadilan dan peluang akses, tetapi juga ketepatan peran dan fungsi birokrasi yang diperlukan untuk mengawasi, menghasilkan, serta menerapkan regulasi nasional, khususnya terkait dengan isu-isu kesejahteraan, seperti isu kesehatan, pendidikan, serta keselamatan dan keamanan kelompok perempuan.

Dalam konteks inilah CWI berupaya menggali lebih dalam pengalaman perempuan yang berhasil menduduki JPT serta apa saja yang dikenali sebagai tantangan dan peluang untuk peningkatan karir ASN perempuan. Lebih jauh riset ini melihat seperti apa dampak kehadiran perempuan pada JPT terhadap tata kelola internal di kementerian. Terdapat lima kementerian yang menjadi fokus riset ini, di antaranya: (1) Kementerian Kesehatan, (2) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, (3) Kementerian Koperasi dan UKM, (4) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta (5) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.  Temuan dari riset CWI ini disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Birokrasi Representatif: Tantangan dan Peluang Membangun Kesetaraan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian”. Temuan tersebut kemudian disandingkan dengan paparan, pengalaman, serta tanggapan narasumber yang hadir dalam diskusi ini.

Tujuan Diskusi Publik
Mempresentasikan hasil riset CWI yang didukung oleh Knowledge Sector Initiative (KSI) dengan tajuk “Birokrasi Representatif: Tantangan dan Peluang Membangun Kesetaraan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian”. Diskusi ini juga bertujuan untuk mendengarkan paparan dan pengalaman narasumber, serta tanggapan terhadap hasil riset CWI terkait upaya-upaya yang dapat dilakukan kementerian untuk mengatasi hambatan tak kasat mata yang dihadapi oleh ASN perempuan dan mendorong kesetaraan pada JPT.

Waktu, Tempat, dan Panel
Diskusi Publik dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom pada hari Rabu, 25 Agustus 2021 pukul 13.30-15.30 WIB.

Panelis diskusi publik terdiri dari:

  1. Rini Widyantini (Kementerian PAN-RB)
  2. Sri Hadiati Wara Kustriani (Komisi Aparatur Sipil Negara)
  3. Maharani Putri Samsu Wibowo (Bappenas)
  4. Dirga Ardiansa (Cakra Wikara Indonesia)

Moderator: Dewi Mulyani Setiawan (Cakra Wikara Indonesia)

Catatan Diskusi
Temuan riset CWI menunjukkan rata-rata komposisi yang cukup seimbang antara ASN perempuan dengan ASN laki-laki pada periode 2014-2020 di 34 kementerian, yakni di angka 40,70%. Data di tahun-tahun tersebut juga menunjukkan kecenderungan peningkatan. Namun, pada periode yang sama rata-rata perempuan yang menduduki JPT hanya berada di rata-rata 19,06% (rata-rata nasional). Empat kementerian yang menjadi fokus riset ini memiliki keterwakilan perempuan pada JPT di atas rata-rata nasional; (1) Kementerian Kesehatan (39,10%), (2) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (28,80%, (3) Kementerian Koperasi dan UKM (31,64%), (4) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta (5) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (25,87). Sedangkan Kemendes, keterwakilan perempuan pada JPT pada periode 2014-2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni pada tahun 2017 dengan rata-rata 21,43%. Berdasarkan data inilah, CWI ingin melihat apa yang melatarbelakangi suatu kementerian memiliki keterwakilan perempuan yang baik pada posisi JPT.

Dalam temuan risetnya, CWI mengidentifikasi beberapa kondisi yang mendorong tingginya keterwakilan perempuan di JPT dari lima kementerian yang menjadi fokus riset. Pertama, kualifikasi dan kompetensi perempuan yang dianggap layak serta diapresiasi oleh kementerian lembaga. Kedua, peran pimpinan yang memiliki perspektif kesetaraan sehingga memberikan peluang kepada perempuan dengan secara sadar mengenai hambatan khas yang dialami oleh perempuan. Ketiga, konsekuensi dari pimpinan yang memiliki perspektif kesetaraan membuat lingkungan kerja memampukan pemenuhan kebutuhan tanggung jawab domestik yakni tersedianya fasilitas dan infrastruktur pendukung seperti tempat penitipan anak (TPA), ruang laktasi dan lainnya. Keempat, karakteristik nomenklatur kementerian dan posisi yang dianggap lebih cocok untuk perempuan. Hal ini ditemukan secara khusus di Kementerian Kesehatan yang menganggap bahwa isu kesehatan dianggap dekat dengan isu perempuan.

Di samping itu, CWI juga mengidentifikasi hambatan tak kasat mata  yang dihadapi oleh ASN perempuan dalam proses promosi jabatan menjadi JPT. Beberapa di antaranya adalah beban ganda, perbedaan siklus hidup, serta ekspektasi untuk mendahulukan keluarga dan anak. Hambatan tak kasat mata ini membuat perempuan kesulitan bahkan dalam beberapa kasus enggan mengikuti proses promosi jabatan menjadi JPT. Hambatan-hambatan seperti ini penting untuk dikenali dan kemudian direspons dalam rangka mendorong kesetaraan pada JPT kementerian. Paparan dari ketiga narasumber turut memperkuat temuan ini. Ibu Maharani Putri Samsu Wibowo mengidentifikasi beberapa hal yang dapat dilakukan oleh kementerian untuk merespons hambatan yang dialami perempuan, salah satunya dengan menerapkan flexible working arrangement (FWA).

CWI juga menemukan bahwa kementerian dengan keterwakilan perempuan yang baik pada JPT berpotensi menghasilkan kebijakan internal yang responsif gender. Sayangnya prosesnya kerap menemui hambatan. Salah satu hambatan yang utama adalah anggapan bahwa kebijakan responsif gender melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, khususnya prinsip meritokrasi, karena seolah-olah ada perlakuan istimewa untuk ASN perempuan. Dengan anggapan seperti ini, meritokrasi dan kebijakan upaya untuk mendorong kesetaraan gender terkesan menjadi dua hal yang saling berlawanan. Melalui paparannya Ibu Sri Hadiati Wara Kustriani membantah hal tersebut. Menurut Ibu Sri Hadiati Wara Kustriani, upaya-upaya untuk mendorong kesetaraan gender justru sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi, juga diakomodasi dalam salah satu asas penyelenggaraan manajemen ASN: keadilan dan kesetaraan.

Melalui diskusi ini, Ibu Rini Widyantini juga memaparkan pengalamannya sebagai pejabat JPT perempuan. Dalam merumuskan sebuah kebijakan termasuk kebijakan responsif gender, prosesnya dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari kewenangan atas isu, dukungan politik, ketersediaan sumber daya, serta feedback dari masyarakat atau pemangku kepentingan. Faktor-faktor ini membuat proses perumusan kebijakan responsif gender menjadi kompleks, dan dengan begitu menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan yang menduduki JPT sekalipun. Paparan ini turut memperkuat faktor-faktor yang sudah teridentifikasi oleh CWI.

Melalui diskusi ini, CWI menyampaikan beberapa rekomendasi untuk mengatasi hambatan tak kasat mata yang dihadapi oleh ASN perempuan dan mendorong kesetaraan pada JPT:

  1. Langkah awal dalam upaya mendorong kesetaraan pada JPT dapat dilakukan dengan mengenali rangkaian hambatan tidak kasat mata yang dihadapi ASN perempuan. Sebagai respon terhadap hambatan tidak kasat mata tersebut, Kementerian perlu melakukan inovasi kebijakan atau program yang mengakomodasi pemenuhan tanggung jawab domestik di lingkungan tempat kerja.
  2. Mendorong penerapan FWA dengan penilaian kinerja berbasis hasil bukan pada kehadiran. Hal ini diperlukan untuk mengatasi hambatan perempuan yang harus membagi beban tanggung jawab publik dan privat.
  3. Mendorong pemimpin pada jabatan tinggi untuk memiliki perspektif kesetaraan melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan.
  4. Mendorong penyediaan data terpilah gender dan pemanfaatannya sebagai basis penyusunan dan pengambilan kebijakan yang responsif gender. 
  5. Mendorong pemanfaatan data terpilah untuk penyusunan anggaran responsif gender.

Selengkapnya: https://www.youtube.com/watch?v=VVDmIlTyx_E

Lampiran