Diskusi Publik: “Menakar Peran dan Posisi Strategis Perempuan di Struktur DPP Partai”

Diunggah pada

Latar Belakang
Ketentuan afirmasi dalam kepengurusan partai politik pertama kali diatur dalam aturan perundang-undangan tentang Partai Politik yaitu UU No. 31 Tahun 2002, yang kemudian diperkuat dalam UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 2 Tahun 2011.

UU No. 31/2002 tentang Partai Politik dalam Pasal 13 Ayat 3 menyatakan “kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah partai politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.” Ketentuan ini diperkuat dalam revisi UU Partai Politik No. 2/2008 dalam Pasal 2 Ayat 2 “pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan.” Kemudian Pasal 2 Ayat 5 menyebutkan “kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan.” Kedua ketentuan ini dipertahankan dalam revisi UU Partai Politik No. 2/2011.

Ketentuan mengenai keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik di tingkat pusat diperkuat lebih lanjut melalui UU No. 10/2008 tentang Pemilu yang menjadikan keterwakilan perempuan di kepengurusan partai politik sebagai salah satu syarat untuk menjadi peserta pemilu. Dalam UU No. 10/2008 Pasal 8 Ayat 1 Huruf d, disebutkan bahwa “partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”. Ketentuan ini mengalami perubahan dalam revisi UU Pemilu No. 8/2012 dalam pasal 8 Ayat 2 Huruf d yang menyatakan bahwa “partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”. Sementara UU Pemilu No. 7/2017 mempertahankan ketentuan sebagaimana terdapat dalam UU No. 10/2008.

Dalam beberapa bulan terakhir, CWI mencoba mengkaji implementasi dari ketentuan afirmasi ini dengan mengumpulkan data jumlah perempuan dalam kepengurusan pusat (DPP) 9 partai politik yang berhasil memperoleh kursi DPR RI dalam 2 pemilu terakhir, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, PPP, PKB, PKS dan PAN. Data yang dikumpulkan meliputi 3 masa: menjelang Pemilu 2014; menjelang Pemilu 2019; dan pasca Pemilu 2019, tepatnya setelah partai politik menyelenggarakan kongres/musyawarah nasional/muktamar pada tahun 2019 dan 2020. CWI kemudian menilik data pengurus DPP dari 9 partai tersebut yang dicalonkan pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 untuk melihat korelasi antara keberadaan perempuan di DPP dan pencalonan di pemilu legislatif. CWI juga melakukan kajian kualitatif lebih dalam terhadap 4 partai politik, yakni PDIP, Golkar, Demokrat, dan NasDem, untuk melihat lebih jauh proses pembentukan struktur DPP dan signifikansi keberadaan perempuan pada struktur DPP partai politik.

Temuan dari riset CWI ini disampaikan dalam diskusi publik bertema “Menakar Peran dan Posisi Strategis Perempuan di Struktur DPP Partai”, yang juga disandingkan dengan pengalaman perempuan pengurus DPP partai politik yang hadir. Temuan riset CWI dan pengalaman perempuan pengurus DPP partai politik kemudian ditanggapi oleh akademisi.

Tujuan Diskusi
Menyampaikan hasil kajian CWI mengenai keterwakilan perempuan di struktur DPP partai politik, mendengarkan pengalaman politisi perempuan yang duduk dalam struktur DPP partai politik, serta mendengarkan tanggapan dari akademisi.

Waktu, Tempat, dan Panel
Diskusi ini diselenggarakan secara daring pada hari Sabtu, 30 Januari 2021 pukul 10.00-12.30, serta disiarkan langsung melalui kanal YouTube Cakra Wikara Indonesia.

Panel diskusi ini terdiri dari:

  1. Ibu Hetifah Sjaifudian (Partai Golkar)
  2. Ibu Irma Suryani Chaniago (Partai Nasdem)
  3. Ibu Ani Soetjipto (FISIP Universitas Indonesia)
  4. Dirga Ardiansa (Peneliti CWI)
  5. Dewi Mulyani Setiawan (Peneliti CWI)

Moderator: Hadar Nafis Gumay (Netgrit)

Catatan Diskusi
Temuan riset CWI menunjukkan tren keterwakilan perempuan dalam DPP partai politik yang berhasil memperoleh kursi DPR RI hasil Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 pada 3 masa: menjelang Pemilu 2014, menjelang Pemilu 2019 dan pasca Pemilu 2019 atau setelah partai politik menyelenggarakan kongres/musyawarah nasional/muktamar pada tahun 2019 dan 2020. Sebagian besar partai politik memiliki tren jumlah perempuan di struktur DPP yang fluktuatif. Partai-partai tersebut adalah Golkar, Gerindra, PAN, PDIP, NasDem, dan PKS. Sedangkan Partai Demokrat memiliki tren menurun, dan hanya PKB yang trennya meningkat pada 3 masa yang diteliti. Secara keseluruhan, tidak ada satu partai pun yang secara konsisten mencapai 30% keterwakilan perempuan di struktur DPPnya pada 3 masa tersebut.

Posisi perempuan dalam DPP partai politik ternyata belum tentu menjamin pencalonannya dalam pemilu legislatif. CWI mengumpulkan data pencalonan perempuan dari struktur DPP oleh 9 partai politik peraih kursi DPR RI pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Untuk Pemilu 2014, rata-rata persentase perempuan dari struktur DPP yang dicalonkan dalam Pemilu 2014 sebesar 54,1%. Sementara pada Pemilu 2019, rata-rata persentase perempuan dari struktur DPP partai yang dicalonkan dalam pemilu legislatif menurun menjadi 47%.

CWI juga menemukan bahwa dalam urusan keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan partai politik, keempat partai yang diteliti lebih lanjut, yakni PDIP, Golkar, Demokrat, dan NasDem masih menyikapinya sejauh menghormati dan mematuhi ketentuan afirmasi 30% dalam undang-undang. Belum ada satu pun partai yang memiliki komitmen lebih dan/atau strategi khusus untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai di tingkat pusat.

Dalam konteks ini, politisi perempuan yang hadir mengamini pentingnya meningkatkan jumlah perempuan di struktur DPP, tetapi yang juga perlu menjadi perhatian adalah sejauh mana perempuan ditempatkan dalam posisi strategis. Posisi ini menentukan sejauh mana perempuan dapat memengaruhi pengambilan keputusan di internal partai, yang pada realitanya masih sangat terbatas karena pengambilan keputusan-keputusan strategis masih didominasi oleh elit partai yang mayoritas adalah laki-laki.

Tanggapan dari akademisi, Ani Soetjipto, menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi kendala yang berlipat: yang pertama adalah kendala untuk menjadi bagian dari struktur DPP, dan yang kedua adalah kendala untuk mendapatkan tempat dalam pencalonan legislatif, walaupun telah menjadi bagian dari struktur DPP. Apabila dicalonkan, perempuan dari struktur DPP juga belum tentu mendapatkan penempatan yang strategis, yaitu berada di posisi teratas dalam daftar partai dan ditugaskan di dapil yang merupakan basis partai. Terlebih, sebagian besar partai politik di Indonesia tidak memiliki proses rekrutmen dan seleksi yang baik, transparan, dan komprehensif untuk dapat benar-benar merekrut dan mencalonkan kandidat yang mumpuni, termasuk calon perempuan potensial.

Di Indonesia, aturan-aturan yang memuat ketentuan afirmasi bagi perempuan sudah dijalankan selama hampir 2 dekade. Namun, menurut Ani Soetjipto, capaiannya masih sangat minim. Ketentuan afirmasi dalam UU Partai Politik masih sangat lemah karena tidak mengatur sanksi bagi partai yang tidak memenuhi ketentuan ini, dan meskipun sudah diperkuat melalui UU Pemilu, aturan-aturan tersebut masih belum menjamin keterwakilan 30% perempuan dalam struktur DPP partai politik. Secara umum, aturan dalam regulasi belum efektif untuk menerapkan afirmasi karena dijalankan secara administratif semata. Apalagi partai tidak memiliki sistem internal yang berupaya untuk memaknai afirmasi secara substantif.

Revisi UU Partai Politik menjadi mendesak karena ketentuan afirmasi dalam UU Pemilu pun tidak akan efektif tanpa adanya penegakan ketentuan afirmasi yang tegas dalam UU Partai Politik. Selain itu, diperlukan kolaborasi antara partai politik, masyarakat sipil, akademisi, dan pemerintah–khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak–untuk mendorong peningkatan representasi perempuan yang substantif, termasuk di struktur DPP partai politik.

Melalui diskusi ini, CWI menyampaikan beberapa rekomendasi bagi penguatan keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan partai politik, yakni:

  1. Reformasi kepartaian melalui revisi UU Partai Politik;
  2. Mendorong aturan internal partai agar memuat strategi implementasi kebijakan afirmatif;
  3. Perempuan di struktur DPP yang mencalonkan dalam pemilu legislatif agar diprioritaskan untuk bisa terpilih (diberikan nomor urut strategis; ditempatkan di dapil basis partai);
  4. Mendorong transparansi kriteria dan prinsip rekrutmen pada struktur DPP yang inklusif, non-diskriminatif, dan mendorong kesetaraan (yp, dms, amlg).

Selengkapnya: https://www.youtube.com/watch?v=odPyQj820Ok