[Penguatan Partisipasi Politik] Workshop Perluasan Ruang Partisipasi Politik Gerakan Masyarakat Sipil

Diunggah pada

Pada 19 November 2019, Cakra Wikara Indonesia (CWI) menyelenggarakan kegiatan workshop Perluasan Ruang Partisipasi Politik berkolaborasi dengan Sekretariat Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan pra workshop “Penguatan Partisipasi Politik Pasca Pemilu 2019”. Dalam kegiatan pra workshop muncul urgensi perlunya gerakan masyarakat sipil untuk menghapus sekat ranah partisipasi politik formal-elektoral dan politik keseharian dengan turut hadir dalam ranah politik formal-elektoral. Untuk dapat hadir dalam kekuatan yang solid gerakan memerlukan konsolidasi yang berbasis interseksionalitas untuk bisa menyatukan beragam sektor gerakan untuk membangun solidaritas multi sektor dan membangun agenda bersama untuk diperjuangkan dalam ranah pembuatan kebijakan.

Workshop dihadiri oleh Nur Hidayati (Walhi), Khalisah Khalid (Walhi), Anwar Maruf (KPRI), Erni Kartini (SPP), Lela Sari (SPP), Nuzul (PRP), Ken Budha Kusumandaru (PRP), Yerry Wiryawan, Muslim Silaen (KPR), Hafidz Akbar (KPR), Martin Luis (KPR), Sulton Ode (KPR), Nuzul (KPRI), Rozi (KPRI). Kegiatan workshop bertujuan untuk menghasilkan rumusan kerangka kerja perluasan ruang partisipasi politik gerakan sosial dan masyarakat sipil. Penyelenggaraan workshop dilatarbelakangi oleh kondisi politik yang menunjukkan sudah saatnya gerakan masyarakat sipil mengangkat sekat politik elektoral-formal dan politik keseharian. Langkah tersebut perlu dilakukan untuk menghadirkan gangguan secara sistematis kepada elit baik nasional maupun lokal untuk menghambat laju mereka dalam mengeluarkan kebijakan yang merugikan kepentingan rakyat.

Langkah gerakan untuk masuk ke dalam ranah politik formal sering mendapat tantangan dari kalangan internal gerakan. Pertanyaan yang sering mengemuka adalah apakah elemen gerakan yang masuk ke dalam ranah politik formal akan tetap mampu konsisten membawa agenda bersama. Kajian workshop memaparkan bahwa secara historis, dilema tersebut sudah ada sejak era pergerakan kolonial. Pada saat pemerintah Belanda menyediakan kursi bagi penduduk pribumi di volksraad (dewan rakyat), elemen gerakan terpecah antara pihak yang bersedia masuk volksraad dan pihak yang memilih tidak masuk volksraad. Perbedaan ini juga berlanjut pada masa pendudukan Jepang, gerakan kemerdekaan terbagi dalam kelompok yang kooperatif dan non kooperatif dengan Pemerintah Militer Jepang. Tradisi gerakan untuk masuk dalam ranah politik formal terus berlanjut pada masa pasca kemerdekaan karena organisasi masyarakat pada masa itu juga merupakan elemen dalam partai politik. Tradisi ini lenyap pasca 1965 dan dilanjutkan dengan penyederhaan partai politik dan pengendalian organisasi masyarakat oleh pemerintah orde baru.

Catatan historis ini mendapat tanggapan kritis dari peserta workshop. Meskipun terdapat perbedaan strategi antara kooperatif dan non kooperatif atau masuk ranah politik formal atau tetap di luar ranah politik formal, elemen gerakan pada masa kolonial tidak berbeda dalam agenda besar yaitu anti kolonialisme dan kemerdekaan Indonesia. Hal yang perlu dilakukan oleh gerakan ketika masuk dalam ranah formal adalah agenda bersama untuk diperjuangkan di ranah politik formal. Gerakan perlu memiliki agenda untuk mendorong perubahan sehingga tidak bersikap reaktif terhadap kebijakan yang dibuat oleh elit. Namun gerakan masyarakat sipil terdiri dari berbagai sektor dengan agenda kepentingan yang beragam. Untuk dapat merumuskan agenda bersama, gerakan perlu membangun interseksionalitas untuk menyatukan beragam kelompok sektoral. Catatan kritis dari peserta workshop adalah keberagaman sektor juga merupakan kekuatan gerakan. Keberagaman sektor akan menghasilkan aliansi yang luas lintas kelas dan golongan jika konsolidasi sudah tercapai.

Diskusi dalam workshop juga mengidentifikasi hambatan bagi gerakan untuk masuk ke ranah politik formal. Hambatan pertama adalah sulitnya pendirian partai politik yang diatur dalam RUU Partai Politik yang mensyaratkan struktur kepengurusan di seluruh provinsi. Peraturan tersebut menghambat kelompok masyarakat sipil yang hendak bertransformasi menjadi partai politik karena mahalnya biaya dan syarat pendirian partai politik yang sangat berat. Hambatan kedua adalah tingginya angka parliamentary threshold yang menyulitkan hadirnya kekuatan politik baru untuk masuk mewakili rakyat di DPR. Perpaduan kedua peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan adanya upaya elit secara sistematis untuk mencegah hadirnya kekuatan politik progresif dari gerakan masyarakat pro-demokrasi. Peserta workshop memberikan catatan kritis tentang hambatan regulasi bagi gerakan untuk masuk ke ranah politik formal. Hal tersebut perlu disikapi selain dengan langkah advokasi untuk merevisi peraturan tersebut tapi juga dengan merebut ruang-ruang politik formal di komunitas yang bisa diisi dengan agenda progresif. Ruang partisipasi di ranah komunitas yang teridentifikasi adalah politik desa yang isu-isunya sangat dekat dengan masalah keseharian. Terlebih lagi ranah politik desa menyerupai sistem politik formal di level nasional dan daerah dengan adanya lembaga eksekutif (pemerintah desa) dan parlemen desa (BPD) dengan rezim perencanaan pembangunan dan penganggaran yang menyerupai sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Peserta workshop menyepakati bahwa ruang partisipasi politik di desa merupakan ruang strategis bagi gerakan untuk mulai masuk ke dalam ranah politik formal.