[Penguatan Partisipasi Politik] Kegiatan Pra Workshop Partisipasi Politik Pasca Pemilu 2019

Diunggah pada

Pada 7 November 2019, Cakra Wikara Indonesia (CWI) menyelenggarakan diskusi pra workshop di Sekretariat Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Kegiatan pra workshop merupakan kegiatan pembuka untuk membahas situasi politik aktual yang menunjukkan adanya upaya pembajakan demokrasi yang kembali terjadi untuk kesekian kalinya oleh para elit dan mendiskusikan bagaimana kelompok masyarakat sipil sebagai gerakan pro demokrasi merefleksikan ulang posisinya dalam politik Indonesia termasuk dalam politik elektoral.

Usai pemilu 2019, DPR dan pemerintah mengeluarkan serangkaian regulasi untuk mengukuhkan kekuasaan mereka,merampas ruang hidup rakyat dan mengungkung kebebasan dan ruang partisipasi politik warga. Upaya pembajakan demokrasi yang terus berulang ini membuat gerakan masyarakat pro demokrasi perlu merefleksikan ulang posisinya dalam politik Indonesia termasuk dalam politik elektoral. Dalam pra workshop, CWI ingin mediskusikan tiga topik utama. Pertama, mendiskusikan posisi dan strategi gerakan masyarakat pro-demokrasi terhadap politik elektoral. Kedua, mendiskusikan gagasan politik alternatif untuk memperluas ruang partisipasi politik  dan menjadi oposisi bagi kekuatan politik elit. Ketiga, membahas penjajakan workshop untuk mengagas peta jalan politik alternatif gerakan masyarakat pro-demokrasi. Kegiatan pra workshop dihadiri oleh: Nur Hidayati (Walhi), Khalisah Khalid (Walhi), Anwar Maruf (KPRI), Hermanwan (PRP), Doni Moidady (PRP), John Muhammad (Partai Hijau Indonesia), Mukri Friatna (Sarekat Hijau Indonesia), Bagus (JATAM), Anindya Restu Viani (Jakarta Feminis), Ken Budha Kusumandaru, Ananda Badudu dan Irwansyah (Universitas Indonesia).

Dalam menjalankan kegiatan advokasi, kelompok masyarakat sipil umumnya lebih memilih untuk berada di luar ranah politik formal-elektoral. Ketika suatu kebijakan keluar dan kebijakan tersebut merugikan warga barulah kegiatan advokasi dilakukan. Akibatnya masyarakat sipil berada pada posisi tidak terlibat dalam pembuatan kebijakan dan baru bereaksi ketika sebuah kebijakan buruk dikeluarkan. Momen elektoral yang merupakan titik hulu proses alokasi dan distribusi sumber daya kerap diabaikan meskipun pada momen pemilu, posisi warga lebih kuat untuk melakukan negosiasi dengan kandidat. Sementara pada masa pasca pemilu, warga sudah tidak punya posisi yang kuat dan ruang partisipasi yang luas untuk mengintervensi pembuatan kebijakan.

Keengganan kelompok masyarakat sipil untuk masuk dalam ranah elektoral dan masuk ke dalam institusi formal pembuat kebijakan disebabkan oleh adanya dikotomi antara politik keseharian (politik yang bagus) dan politik elektoral (politik yang busuk) dan CSO diharapkan menjauhi ranah politik elektoral. Selain itu terdapat stigma terhadap aktivis yang masuk ranah politik formal sebagai langkah yang tidak baik. Catatan kritis terhadap pandangan ini adalah hal itu sukses menjauhkan kelompok masyarakat sipil dan warga dari proses pembuatan kebijakan sementara elit dengan leluasa membuat kebijakan untuk melayani kepentingan mereka. Sementara politik tidak pernah menjadi ruang hampa. Jika kelompok pro demokrasi tidak hadir maka akan ada kelompok lain yang akan mengisinya termasuk kelompok anti demokrasi. Untuk itu disadari bahwa perlu adanya upaya untuk menghapus sekat antara politik formal-elektoral dengan politik keseharian. Upaya tersebut dilakukan dengan cara menghadirkan politik keseharian, alokasi dan dstribusi sumber daya ke dalam proses pembuatan kebijakan formal.

Namun untuk masuk ke ranah politik formal perlu membedakan antara partisipasi dan mobilisasi karena mobilisasi sering diklaim sebagai partisipasi warga. Partisipasi masyarakat ke dalam politik formal dilakukan dengan agenda merebut sumber daya untuk kepentingan bersama bukan karena dimobilisasi oleh elit. Upaya masuk ke ranah politik formal juga perlu memikirkan mekanisme untuk mengkonsolidasikan aktivis yang masuk ke ranah politik formal untuk bisa membawa agenda gerakan pro demokrasi. Dalam diskusi juga muncul gagasan perlunya menghadirkan partai politik alternatif yaitu partai yang dimiliki oleh masyarakat karena partai yang ada saat ini dipandang merupakan partai milik elit dengan relasi patronase dan kekerabatan yang kuat. Ketiadaan partai politik alternatif membuat warga tidak punya saluran partisipasi untuk hadir dalam ranah politik formal. Namun transformasi dari gerakan yang terdiri dari berbagai sektor untuk masuk ke dalam politik formal tidak bisa dilakukan dalam sekejap. Konsolidasi memerlukan interseksionalitas untuk bisa menyatukan beragam sektor gerakan untuk membangun solidaritas multi sektor dan membangun agenda bersama untuk diperjuangkan dalam ranah pembuatan kebijakan.