Diskusi Keterwakilan Perempuan dalam Agenda Politik Pasca Pemilu 2019

Diunggah pada

Kebijakan afirmasi untuk mendorong representasi perempuan dalam politik di Indonesia dilakukan dalam pencalonan legislatif baik di DPR maupun DPRD, dan mulai berlaku sejak penyelenggaraan Pemilu 2004. Hasilnya, keterwakilan perempuan di DPR RI memperlihatkan trend peningkatan: dari sebesar 11,06% di Pemilu 2004, 17,86% pada Pemilu 2009, stagnan pada angka 17,32% di Pemilu 2014, dan meningkat menjadi 20,52% di tahun 2019. Peningkatan keterwakilan pada tahun 2019 didukung dua peraturan administratif, yakni Surat Keputusan (SK Kemenkumham) tentang Kepengurusan Partai Politik yang mewajibkan minimal 30% perempuan dalam kepengurusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) sebagai syarat menjadi peserta pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mewajibkan partai mencantumkan minimal 30% perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) untuk setiap daerah pemilihan.

Cakra Wikara Indonesia (CWI) telah mengkompilasi dan mengolah data hasil pemilu legislatif sejak Pemilu 2009 dan mempublikasikannya dalam suatu pangkalan data geospasial. Untuk melengkapi pangkalan data tersebut CWI telah melakukan pengolahan data hasil Pemilu 2019 dengan menghasilkan data-data sebagai berikut: untuk tingkat DPR RI meliputi perolehan suara caleg perempuan, jumlah kursi yang diperoleh caleg perempuan, wilayah-wilayah ramah yang keterpilihan perempuan, dan wilayah-wilayah basis partai. Sementara data untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mencakup data terpilah perolehan kursi.

Analisis terhadap hasil Pemilu 2019 penting bagi agenda pencalonan perempuan dalam pemilu berikutnya. Analisis geospasial dapat memperlihatkan wilayah-wilayah yang ramah keterpilihan perempuan, yang ditunjukkan oleh wilayah dengan perolehan suara tinggi untuk caleg perempuan. Selain itu, sebaran wilayah yang merupakan basis partai (party stronghold) dapat menjadi dasar untuk penempatan caleg perempuan di wilayah basis tersebut untuk meningkatkan potensi terpilihnya caleg perempuan pada pemilu mendatang.

Dalam konteks pemilu dan pencalonan perempuan, partai politik merupakan pihak yang menentukan pencalonan dan perolehan kursi. Refleksi atas pencalonan perempuan untuk DPR RI pada Pemilu 2019 menunjukkan partai-partai dengan angka pencalonan perempuan tertinggi merupakan partai yang tidak lolos parliamentary threshold yakni PKPI (55%), Garuda (48%), dan PSI (48%). Sementara tiga partai terkuat di DPR RI hasil pemilu 2019 yaitu PDIP, Golkar, dan Gerindra ternyata angka pencalonan perempuannya termasuk yang terendah. Dengan demikian ada pekerjaan rumah berat terkait partai politik sebab data menunjukkan partai peraih kursi besar di DPR RI bukan partai yang berkomitmen kuat dalam pemenuhan kesetaraan dalam pencalonan.

Riset yang dilakukan oleh Jurnal Perempuan dalam edisi ke-100 tentang Perempuan dan Demokrasi (2019) menemukan bahwa partai politik belum sepenuhnya memberi perhatian terhadap tantangan yang dihadapi perempuan dalam aktivitas partai. Di tingkat lokal, riset yang dilakukan terhadap sejumlah anggota DPRD perempuan ini menemukan bahwa program partai dan kaderisasi partai masih bias terhadap perempuan. Perempuan politisi partai masih mengalami kekerasan psikis dan intimidasi untuk mendorong agenda politik perempuan di parlemen. Untuk itu partai politik juga perlu melihat kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh kader perempuan, dan tidak hanya berhenti pada kerangka normatif kuota 30%.

Dalam hal latar belakang caleg terpilih di DPR RI, data hasil Pemilu 2019 menunjukkan bahwa dari 118 caleg perempuan terpilih di DPR RI, 44 orang (37,29%) adalah petahana dan 19 orang (16,1%) pernah menjabat sebagai anggota legislatif di nasional maupun lokal meskipun bukan petahana. Ini berarti lebih dari setengah caleg perempuan terpilih tercatat berpengalaman sebagai anggota legislatif. Ini menjadi dasar untuk menyebut angka representasi 20,52% bukan sekedar capaian, tapi juga investasi politik perempuan yang perlu dikelola oleh lintas partai politik dan peluang untuk mewujudkan prinsip kesetaraan. Di sisi lain, data hasil Pemilu 2019 menunjukkan keragaman asal partai caleg perempuan terpilih yang berarti beragam pula posisinya terhadap berbagai isu dan legislasi pro perempuan, misalnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Angka representasi perempuan 20,52% di DPR RI tidak menjamin sebesar itu juga porsi dukungan terhadap isu dan legislasi pro perempuan. Sementara itu, DPR RI periode 2014-2019 juga masih menyisakan berbagai agenda legislasi yang belum tuntas atau masih bermasalah selain RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, antara lain RUU Revisi KUHP, RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender dan RUU Masyarakat Adat.

CWI bersama Jurnal Perempuan bekerja sama mengadakan diskusi bertajuk “Keterwakilan Perempuan dalam Agenda Politik Pasca Pemilu 2019” di Hotel Ashley, Jakarta pada 24 Oktober 2019. Acara ini terselenggara dengan dukungan dari Kedutaan Besar Kanada untuk Indonesia dan Timor-Leste. Pada acara ini, CWI mempresentasikan dan mendiskusikan data geospasial keterwakilan perempuan di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota hasil Pemilu 2019 yang diikuti dengan diskusi bersama berbagai narasumber. Narasumber diskusi datang dari berbagai latar belakang, antara lain, Nihayatul Wafiroh (Anggota DPR RI Fraksi PKB), Ace Hasan Syadzili (Anggota DPR RI Fraksi P-Golkar), Erma Suryani Ranik (Kader Partai Demokrat), Khariroh Ali (Komisioner Komnas Perempuan RI), Sutriyatmi Atmadiredja (Koalisi Perempuan Indonesia), Anna Margret (Ketua Cakra Wikara Indonesia), dan moderator Atnike Sigiro (Jurnal Perempuan).

Sebagai pembuka, Anna Margret mengangkat dua hal sebagai catatan kritis atas kondisi keterwakilan politik perempuan di Indonesia saat ini. Pertama, basis rekrutmen perempuan oleh partai untuk masuk ke DPR RI masih memprihatinkan. Partai politik terlihat “tambah mahir” menggunakan instrumen kebijakan kuota dalam pencalonan perempuan pada pemilu legislatif. Sejak Pemilu 2014 sudah tidak ada lagi partai politik yang gagal memenuhi 30% keterwakilan perempuan dalam DCT. Namun, jika dilihat lebih jeli latar belakang caleg perempuan yang diajukan masih sarat ikatan kekerabatan dan elit ekonomi. Dalam konteks ini, perlu hati-hati dalam menentukan letak permasalahannya apakah pada isi kebijakan yang mengamanatkan kuota pencalonan perempuan atau pada asumsi kebijakan yang menempatkan partai politik sebagai aktor kunci yang dianggap siap menerapkan kuota pencalonan. Nyatanya tidak demikian karena setiap kali jelang pemilu partai politik masih mengeluh kesulitan mendapatkan kader perempuan dan rekrutmen caleg perempuan seolah menjadi pintu untuk memperluas pengaruh politik figur politisi laki-laki dengan cara menghadirkan kerabat perempuan sebagai caleg. Di Indonesia, kebijakan afirmasi dicantumkan dalam UU dan sifatnya berupa himbauan. Lembaga penyelenggara pemilu KPU tampak jauh lebih progresif dengan mengeluarkan PKPU yang sifatnya berupa kewajiban bagi semua partai peserta pemilu. Kerja KPU sejak periode 2009 dan 2014 patut diberi apresiasi karena mampu memastikan adanya peraturan teknis (PKPU) yang memberikan sanksi administratif kepada partai. Partai sebagai agen utama dalam rekrutmen perempuan caleg, perlu banyak berbenah dan perlu terus diawasi, dikritik, didorong, didesak, dan dipastikan agar implementasi kebijakan kuota dalam pencalonan sudah dilakukan dengan benar atau belum. Peningkatan jumlah calon perempuan harus dibarengi dengan perbaikan mekanisme rekrutmen yang transparan dan terbuka setara bagi semua yang berminat.  

Kedua, urgensi untuk mengangkat sekat antara gerakan politik elektoral dan gerakan non-politik elektoral. Gerakan perempuan yang bicara soal hak-hak perempuan, hak masyarakat adat, perlindungan tanah, lingkungan, kesetaraan disabilitas dan seterusnya di Indonesia saat ini tampak lebih progresif dibandingkan dengan gerakan perempuan terkait politik elektoral. Namun, gerakan non-elektoral cenderung menjadi apatis ketika berhadapan dengan isu-isu elektoral sehingga memilih untuk tidak banyak terlibat. Padahal, nantinya DPR-lah yang akan mengeluarkan UU yang mempengaruhi hidup warga termasuk beragam isu terkait hak perempuan, masyarakat adat, perlindungan atas tanah, lingkungan dan seterusnya. Untuk itu, penting bagi gerakan perempuan di Indonesia untuk mau memahami poitik elektoral.

Nihayatul Wafiroh yang biasa disapa Ninik, anggota DPR RI dari Fraksi PKB, menilai permasalahan partai-partai besar yang proses regenerasi dan rekrutmennya untuk anggota perempuan tidak bagus. Partai seharusnya mendorong perempuan untuk diletakkan di kepemimpinan partai politik, karena kehadiran mereka diperlukan sebagai tangan yang bisa menekan dikeluarkannya kebijakan yang pro terhadap perempuan. Buruknya regenerasi kader perempuan di dalam partai mengakibatkan kualitas anggota-anggota legislatif perempuan selalu menjadi sorotan, padahal banyak juga anggota legilatif laki-laki yang kualitasnya bermasalah. Selain tantangan dari internal, Ninik menegaskan bahwa untuk mendorong peraturan yang berpihak pada perempuan, anggota legislatif memerlukan jejaring yang kuat. Jejaring yang dimaksud tidak hanya dengan organisasi-organisasi yang mengangkat persoalan perempuan, tetapi juga isu-isu lain karena dapat dipastikan bahwa semua UU pasti punya persinggungan dengan kebutuhan perempuan. Namun, kenyataannya seringkali anggota legislatif perempuan sulit mendapatkan dukungan dari aktifis sejak masa kampanye. Padahal, caleg perempuan membutuhkan bantuan dari pada aktifis untuk membuka jaringan yang bisa membantu mereka saat terpilih menjadi anggota legislatif.

Ace Hasan Syadzili, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, berpendapat bahwa tidak semua anggota legislatif perempuan memiliki perspektif gender. Bahkan dalam proses pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) masih ada anggota legislatif perempuan yang menolak. Peningkatan kesadaran gender, menurut Ace, harus dimulai dari dalam partai politik. Pemahaman tentang kesetaraan gender perlu diselesaikan di internal partai politik sehingga anggotanya memiliki agenda perjuangan yang sama.

Erma Suryani Ranik, politisi dari Partai Demokrat, meminta partai politik agar lebih banyak menempatkan kader-kader perempuannya di Komisi III, sebab selain dalam pembuatan UU, adanya anggota legislatif perempuan dibutuhkan juga untuk memastikan kepentingan perempuan hadir pengisian jabatan pimpinan lembaga-lembaga krusial seperti Komnas HAM dan KPK. Erma juga berpendapat bahwa dukungan dari para aktivis terutama dalam penyelesaian RUU KUHP yang dianggapnya sudah memiliki perspektif HAM dan berpihak kepada korban.

Tantangan kelompok masyarakat sipil terkait agenda kesetaraan dan demokrasi, bagi Sutriyatmi Atmadiredja yang berbicara mewakili Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), adalah minimnya perempuan di posisi pimpinan komisi maupun badan kelengkapan dewan. Perempuan sangat banyak di komisi VIII dan IX, komisi yang dianggap dekat dengan urusan perempuan. Sementara, komisi-komisi lain yang berkaitan dengan urusan pertanian, pertanahan, energi dan SDM dianggap jauh sekali pengaruhnya pada kehidupan perempuan sehingga jumlah mereka sangat sedikit di komisi-komisi yang terkait dengan isu tersebut. Bagi kelompok masyarakat sipil seperti KPI yang sering melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas caleg-caleg perempuan, seringkali merasa kesulitan bekerja sama dengan mereka setelah terpilih sebab penempatan mereka di komisi-komisi yang sangat bergantung pada kepentingan partai politik.

Sebagai penutup, Khariroh Ali, komisioner Komnas Perempuan RI, menyinggung perkembangan situasi dan isu perempuan terkini terkait regulasi yang mendesak untuk didorong agar disahkan segera oleh DPR RI periode 2019 – 2024. Kajian-kajian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan bersama teman-teman masyarakat sipil yang utamanya menyangkut RUU PKS dan RUU KUHP sudah banyak sekali dilakukan. Perdebatan yang begitu kuat di masyarakat terkait RUU tersebut disebabkan adanya keinginan untuk mendobrak ideologi dan privilese dari kelompok-kelompok yang secara kultur dan stastus sosial lebih kuat dari yang lain. Hal ini seharusnya dimaknai sebagai sesuatu yang positif, karena proses pembuatan kebijakan tidak hanya dilakukan oleh law-makers tapi juga harus melibatkan seluruh komponen masyarakat. Komnas Perempuan bersama masyarakat sipil menentang beberapa pasal yang ada di RKUHP karena kemungkinan over-kriminalisasi akan terjadi. Banyak pasal-pasal yang berpotensi mengkriminalisasi orang-orang miskin dan perempuan. Oleh sebab itu, pembuatan kebijakan hendaknya dilakukan secara terbuka dan inklusif untuk siapa saja, sebagai upaya menghubungkan pihak-pihak yang bekerja di dalam parlemen maupun di luar parlemen. Pengesahan RUUKUHP sebagai acuan hukum pidana tidak perlu disahkan dengan tergesa-gesa agar hasilnya bagus dan tidak bertendensi untuk over-kriminalisasi.

Tantangan terberat representasi perempuan di politik bagi Komnas Perempuan saat ini terkait dengan politisasi identitas atas nama agama dan moralitas. RUU PKS sebagai salah satu yang sedang diperjuangkan seringkali dicap sebagai pro-zina, pro-LGBT, dan liberal. Akibatnya politisasi identitas yang semakin mengeras, isu-isu yang terkait dengan perlindungan perempuan selalu dipertentangkan dengan agama. Politisasi identitas ini menghadapkan perempuan dengan sesama perempuan, dan pada akhirnya menghambat perjuangan demokrasi dan kesetaraan.