[Advokasi PKPU untuk Pilkada 2020] Pertemuan Uji Publik terkait PKPU tentang Pencalonan Pilkada 2020

Diunggah pada

Kegiatan Uji Publik diadakan KPU pada tanggal 2 Oktober 2019 dengan agenda pembahasan draft Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan untuk Pilkada 2020. CWI bersama koalisi yang terdiri dari Pusako, Perludem, TePi, ICW dan Kode Inisiatif diundang untuk hadir dan memberikan masukan terhadap draft PKPU tentang Pencalonan.

Proses advokasi yang dilakukan oleh CWI bersama koalisi dalam rangka untuk mendorong perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pencalonan dan PKPU tentang Kampanye telah melalui sejumlah rangkaian aktivitas yang meliputi dua kali pertemuan audiensi dengan ketua KPU beserta para komisioner pada tanggal 21 Agustus 2019 dan 16 September 2019 sebelum diundang pada kegiatan Uji Publik pada tanggal 2 Oktober 2019 untuk membahas masukan atas draft PKPU tentang Pencalonan.

Pada kegiatan Uji Publik koalisi telah menyiapkan naskah rekomendasi untuk perubahan PKPU tentang Pencalonan dan PKPU tentang Kampanye yang meliputi bukan hanya argumentasi terkait perlunya dokumen visi,misi, dan program yang bersifat terbuka dan partisipatif agar dapat diubah dan ditambahkan saat mekanisme kampanye berlangsung. Agar calon pemilih dan masyarakat bisa turut terlibat memengaruhi dokumen visi, misi, dan program kandidat selama masa kampanye, karena sesuai UU Pemilu dan UU Pilkada dokumen visi misi program kandidat yang menang dalam pemilu/pilkada akan menjadi rujukan penyusunan RPJMD. Artinya perubahan ini adalah untuk mendorong partisipasi politik warga dalam pemilu agar dapat memengaruhi alokasi dan distribusi sumber dayanya, pembuatan kebijakan dan perencanaan program pembangunan. Selama ini visi misi program diatur dalam PKPU Pencalonan hanya sebagai dokumen syarat administrasi belaka untuk syarat sah pencalonan yang tidak bisa diubah atau ditambahkan.

Usulan koalisi diutarakan oleh CWI melalui penelitinya Dirga Ardiansa yang meliputi dua hal. Pertama, perlunya dokumen visi,misi,dan program kandidat calon kepala daerah diverifikasi kesesuaiannya dengan RPJP dan RPJM. Hal ini berdasarkan dengan ketentuan UU Pemilu dan UU Pilkada. Kedua, perlunya menjadikan dokumen visi, misi, dan program sebagai dokumen yang hidup yang dapat diubah dan ditambahkan, bukan sekadar syarat administratif pencalonan. Selama ini dokumen visi,misi, program kandidat Pilkada hanyalah dokumen persyaratan pencalonan yang tidak dapat diubah atau ditambahkan ketika tahapan pemilu berjalan. Dokumen ini menjadi bahan sosialisasi bagi kandidat kepada pemilih. Koalisi menyadari pentingnya agar dokumen ini selama masa kampanye boleh diubah atau ditambahkan sesuai dengan masukan dari masyarakat dan pemilih. Berdasarkan hasil riset CWI, naskah visi, misi, dan program yang terkunci selama proses Pemilu mendorong berbagai kelompok masyarakat melakukan praktek klientelisme dengan melakukan kontrak politik secara tertutup dengan kandidat. Maraknya praktik kontrak politik yang bersifat tertutup berpotensi mendorong semakin meningkatnya politik biaya tinggi, politik uang dan korupsi dilakukan oleh kandidat dan kelompok masyarakat. Temuan memperlihatkan kompleksitas dari Pemilu sebagai bagian dari proses alokasi dan distribusi sumber daya baik bentuk klientelistik maupun programatik. Untuk itu, diperlukan upaya mendorong partisipasi politik warga agar terlibat dalam proses alokasi dan distribusi sumberdaya secara programatik dan berorientasi jangka panjang melampaui Pemilu. Dimulai dengan menghadirkan interaksi warga dengan kandidat sejak tahapan pemilu sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan.

Anggota Koalisi lainnya yakni Charles Simabura dari Pusako juga menyatakan perlunya mengecek kesesuaian dokumen visi,misi,program dengan dokumen RPJP sesuai yang diamanatkan UU. Dengan demikian KPU harus memperlakukan dokumen visi,misi,dan program sebagai salah satu yang harus diverifikasi bukan hanya dilengkapi. Salah satu caranya yakni KPU membentuk tim sinkronisasi untuk membantu kandidat menyesuaikan dokumen visi,misi, dan programnya dengan RPJP/RPJM. Ia juga menambahkan terkait menjadikan dokumen visi,misi, program kandidat sebagai dokumen hidup yang bisa diubah atau ditambahkan perlu diatur dalam dua PKPU yang terpisah yaitu PKPU pencalonan dan PKPU kampanye.

Masukan dari koalisi direspon positif oleh komisioner KPU Evi Novida Ginting sebagai masukan yang akan mendorong partisipasi politik yang substantif serta agar visi, misi, program kandidat memang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pemilih. Lebih lanjut hal ini akan dipertimbangkan untuk masuk dalam materi perubahan PKPU Pencalonan dan PKPU Kampanye. Dikatakan pula materi usulan dan naskah rekomendasi dari koalisi akan diplenokan bersama seluruh komisioner.

Pada kesempatan Uji Publik koalisi menyerahkan naskah rekomendasi yang mencakup pula usulan pasal-pasal perubahan pada dua PKPU yakni PKPU Pencalonan dan PKPU Kamppanye

Unduh Naskah Rekomendasi PKPU