[Advokasi PKPU untuk Pilkada 2020] Perumusan Naskah Rekomendasi Perubahan PKPU oleh Koalisi

Diunggah pada

Pada tanggal 10 September 2019, CWI bersama mitra koalisi yang terdiri dari Pusako, Perludem, TePi, ICW dan Kode Inisiatif merumuskan naskah rekomendasi perubahan PKPU untuk Pilkada 2020 yang mencakup usulan perubahan PKPU tentang Pencalonan dan PKPU tentang Kampanye. Hadir dalam kegiatan penulisan naskah rekomendasi adalah Charles Simabura (Pusako), Jeirry Sumampouw (TePi), Donal Fariz (ICW), Ihsan Maulana dan Rahma Mutiara (Kode Inisiatif), Dirga Ardiansa, Julia Ikasarana, dan Fariz Panghegar (CWI).

Naskah rekomendasi kebijakan yang disusun koalisi merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan ketua KPU dan para komisioner yang meminta agar pihak koalisi merumuskan naskah rekomendasi yang mencakup usulan perubahan pasal-pasal pada PKPU tentang Pencalonan dan PKPU tentang Kampanye beserta argumentasinya.

Berdasarkan hasil audiensi dengan ketua KPU dan jajaran komisioner, naskah ini akan diserahkan kepada KPU dan menjadi bahan pembahasan pada uji publik PKPU pada tanggal 2 Oktober 2019 yang akan datang.

Dasar bagi koalisi mendorong perubahan PKPU adalah Pertama, perlunya dokumen visi,misi,dan program kandidat calon kepala daerah diverifikasi kesesuaiannya dengan RPJP dan RPJM. Hal ini berdasarkan dengan ketentuan UU Pemilu dan UU Pilkada. Kedua, perlunya menjadikan dokumen visi, misi, dan program sebagai dokumen yang hidup yang dapat diubah dan ditambahkan, bukan sekadar syarat administratif pencalonan. Selama ini dokumen visi,misi, program kandidat Pilkada hanyalah dokumen persyaratan pencalonan yang tidak dapat diubah atau ditambahkan ketika tahapan pemilu berjalan. Dokumen ini menjadi bahan sosialisasi bagi kandidat kepada pemilih. Koalisi menyadari pentingnya agar dokumen ini selama masa kampanye boleh diubah atau ditambahkan sesuai dengan masukan dari masyarakat dan pemilih. Berdasarkan hasil riset CWI, naskah visi, misi, dan program yang terkunci selama proses Pemilu mendorong berbagai kelompok masyarakat melakukan praktek klientelisme dengan melakukan kontrak politik secara tertutup dengan kandidat. Maraknya praktik kontrak politik yang bersifat tertutup berpotensi mendorong semakin meningkatnya politik biaya tinggi, politik uang dan korupsi dilakukan oleh kandidat dan kelompok masyarakat. Temuan memperlihatkan kompleksitas dari Pemilu sebagai bagian dari proses alokasi dan distribusi sumber daya baik bentuk klientelistik maupun programatik. Untuk itu, diperlukan upaya mendorong partisipasi politik warga agar terlibat dalam proses alokasi dan distribusi sumberdaya secara programatik dan berorientasi jangka panjang melampaui Pemilu. Dimulai dengan menghadirkan interaksi warga dengan kandidat sejak tahapan pemilu sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan.