[Advokasi PKPU untuk Pilkada 2020] Audiensi II Penyampaian Naskah Rekomendasi Bersama Koalisi

Diunggah pada

Pada tanggal 16 September 2019, CWI bersama dengan Pusako, Perludem, TePi, ICW, dan Kode Inisiatif melakukan audiensi untuk menyampaikan naskah rekomendasi bersama untuk mendorong perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pencalonan dan tentang Kampanye pada Pilkada 2020. Ini merupakan audiensi kedua yang dilakukan CWI, setelah sebelumnya pada tanggal 21 Agustus 2019 bersama TePi dan Kode Inisiatif menyampaikan hasil kajian yang merekomendasikan perubahan terhadap PKPU Pencalonan dan PKPU Kampanye.

Koalisi merumuskan rekomendasi didasarkan pada dua hal penting yakni: Pertama, perlunya dokumen visi,misi,dan program kandidat calon kepala daerah diverifikasi kesesuaiannya dengan RPJP dan RPJM. Hal ini berdasarkan dengan ketentuan UU Pemilu dan UU Pilkada. Kedua, perlunya menjadikan dokumen visi, misi, dan program sebagai dokumen yang hidup yang dapat diubah dan ditambahkan, bukan sekadar syarat administratif pencalonan. Selama ini dokumen visi,misi, program kandidat Pilkada hanyalah dokumen persyaratan pencalonan yang tidak dapat diubah atau ditambahkan ketika tahapan pemilu berjalan. Dokumen ini menjadi bahan sosialisasi bagi kandidat kepada pemilih. Namun koalisi menyadari pentingnya agar dokumen ini selama masa kampanye boleh diubah atau ditambahkan sesuai dengan masukan dari masyarakat dan pemilih.

Perubahan ini ditawarkan agar proses pemilu berjalan lebih subtantif bukan sekadar sosialisasi. Berdasarkan hasil riset CWI, naskah visi, misi, dan program yang terkunci selama proses Pemilu mendorong berbagai kelompok masyarakat melakukan praktek klientelisme dengan melakukan kontrak politik secara tertutup dengan kandidat. Maraknya praktik kontrak politik yang bersifat tertutup berpotensi mendorong semakin meningkatnya politik biaya tinggi, politik uang dan korupsi dilakukan oleh kandidat dan kelompok masyarakat. Temuan memperlihatkan kompleksitas dari Pemilu sebagai bagian dari proses alokasi dan distribusi sumber daya baik bentuk klientelistik maupun programatik. Untuk itu, diperlukan upaya mendorong partisipasi politik warga agar terlibat dalam proses alokasi dan distribusi sumberdaya secara programatik dan berorientasi jangka panjang melampaui Pemilu. Dimulai dengan menghadirkan interaksi warga dengan kandidat sejak tahapan pemilu sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan.

Respon dari KPU

Sejumlah komisioner KPU yang hadir terdiri dari Ketua KPU Arief Budiman, dan komisoner lainnya yakni Pramono Ubaid, Evi Novida Ginting, dan Ilham Saputra. Secara prinsip ini merupakan terobosan dan gagasan yang baik untuk mengubah proses pemilu secara subtantif. Ada sejumlah tantangan yang disampaikan oleh KPU yaitu meliputi :(1) Upaya meyakinkan partai politik di DPR-RI dalam proses rapat konsultasi, perlu argumentasi untuk meyakinkan partai dan apa keuntungan buat mereka mengadopsi perubahan ini; (2) perlu melakukan penyesuaian teknis dan logistik terutama dalam kaitannya dengan debat kampanye karena dokumen visi,misi, dan program akan menjadi basis debat kandidat. Sehingga perlu diatur dalam tahapan kapan dokumen visi,misi,program masih dapat diubah dan ditambah serta kapan ia dikunci dan difinalkan; (3) Untuk itu KPU meminta agar koalisi menyiapkan naskah rekomendasi yang sudah mencakup usulan pasal-pasial perubahan beserta argumentasinya untuk PKPU Pencalonan dan PKPU Kampanye. Naskah rekomendasi yang mencakup usulan pasal agar diserahkan saat nanti uji publik PKPU Pencalonan dilakukan.

Naskah Rekomendasi (Bahan Audiensi KPU)