Serial Diskusi “Memperkuat Partisipasi Politik Warga dalam Menyusun Visi-Misi-Program Kandidat”

Diunggah pada

Cakra Wikara Indonesia (CWI) menyelenggarakan serial diskusi bertema “Memperkuat Partisipasi Politik Warga dalam Menyusun Visi-Misi-Program Kandidat” pada 28 Agustus 2019 di Neighbor Coffee Spot, Menteng, Jakarta. Serial diskusi ini diisi oleh Dirga Ardiansa (peneliti CWI), John Muhammad (Partai Hijau Indonesia), Doni Moidady (Partai Rakyat Pekerja), Eneng Maliyanasari (Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia), Cania Citta Irlanie (Geotimes) dan Ruth Indiah Rahayu (Indoprogress).

Pada serial diskusi ini, CWI menyampaikan gagasan pentingnya menjadikan naskah visi-misi-program sebagai dokumen hidup yang bisa disusun secara partisipatif antara kandidat kepala daerah dan warga. Dalam peraturan Pilkada (UU Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU Nomor 3 Tahun 2017), naskah visi-misi-program kandidat merupakan salah satu dokumen persyaratan yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahap pencalonan. Saat tahapan Pilkada selesai dan kandidat kepala daerah terpilih mulai bekerja, naskah visi-misi-program kandidat tersebut akan menjadi visi-misi-program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan menentukan arah perencanaan pembangunan daerah tersebut selama lima tahun masa kepemimpinan (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004).

CWI mencatat bahwa pada praktiknya naskah visi-misi-program diperlakukan sebagai syarat pencalonan tanpa adanya review substansi untuk memastikan kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) yang menjadi dokumen rujukan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Naskah visi-misi-program merupakan dokumen yang tidak dapat diubah setelah diserahkan kepada penyelenggara pemilu. Sehingga proses pemilu sekadar proses sosialisasi visi-misi-program para kandidat.

Temuan riset CWI menunjukkan bahwa kondisi ini mendorong berbagai kelompok masyarakat melakukan praktek klientelisme dengan melakukan kontrak politik secara tertutup dengan kandidat. Praktik kontrak politik yang bersifat tertutup berpotensi mendorong semakin meningkatnya politik biaya tinggi, politik uang dan korupsi dilakukan oleh kandidat dan kelompok masyarakat. Pada praktiknya dalam Pilkada, terjadi kompleksitas dalam praktik kontrak politik sebagai proses alokasi dan distribusi sumber daya dalam bentuk yang beragam antara praktik programatik dan klientelistik.

Paparan gagasan CWI ini ditanggapi oleh para pembicara. John Muhammad dari Partai Hijau Indonesia menyampaikan pengalamannya mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu 2019. John menceritakan pada Pemilu 2019 lalu dia membentuk panelis ahli untuk memetakan persoalan Jakarta. Masalah ketersediaan air merupakan masalah yang muncul dari hasil pemetaan. Meskipun sudah mengangkat isu air sebagai tema sentral kampanye namun dukungan dari warga sulit diperoleh.

Dukungan dari warga baru tercapai ketika bertemu dengan kelompok warga yang lebih terorganisir. John menceritakan dia diundang untuk ikut forum warga dengan perwakilan dari berbagai kampung. Dalam forum tersebut warga menanyakan program-program yang diusung. Dari pengalamannya pada pemilu 2019, John menyampaikan bahwa upaya pembahasan visi-misi-program dan kontrak politik harus benar-benar dipahami oleh warga karena menurutnya masih sedikit kelompok terorganisir yang siap melakukannya.

Doni Moidady dari Partai Rakyat Pekerja menanggapi gagasan CWI dengan menyampaikan bahwa untuk memperkuat partisipasi politik warga dan mendorong kandidat untuk menyerap aspirasi warga tidak cukup dengan menjadikan naskah visi-misi-program sebagai dokumen terbuka yang bisa disusun secara partisipatif. Menurut Doni, diperlukan tekanan dari organisasi massa yang secara terus menerus melakukan pengawasan untuk memastikan komitmen kepala derah terpilih untuk melaksanakan visi-misi-program yang telah disusun bersama dengan warga. Doni juga menjelaskan bahwa dalam gerakan perburuhan terdapat banyak pendapat baik yang setuju untuk melibatkan diri dalam advokasi kebijakan dan terlibat dalam kegiatan kepemiluan maupun yang tidak menyetujui untuk terlibat.

Eneng Maliyanasari salah satu anggota legislatif yang baru saja dilantik menjadi anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia menyepakati gagasan CWI tentang perlunya kandidat membahas visi-misi-program bersama pemilih. Dia menceritakan bahwa dalam masa kampanye Pemilu 2019 dia melakukan ‘belanja masalah’, yakni menjaring berbagai masalah yang dihadapi oleh warga. Kemudian dia meramu berbagai aspirasi warga tersebut dengan para ahli untuk menyusun program untuk menjawab permasalahan warga tersebut. Menurut Miliya, demikian dia biasa disapa, visi-misi-program perlu diuji ke publik untuk menguji apakah sesuai dengan kebutuhan warga dan apakah metode pelaksanaan programnya tepat. Dia menjelaskan hal itu akan dilakukan Partai Solidaritas Indonesia dalam konvensi menjaring calon kandidat kepala daerah.

Cania Citta Irlanie dari Geotimes merespon gagasan CWI dengan menjelaskan pengalamannya berinteraksi dengan anak muda perkotaan. Cania menjelaskan anak muda lebih tertarik dengan isu politik yang bersifat ideologis pada masa pemilihan presiden misalnya pembelahan antara religius konservatif dan libertarian. Menurutnya anak muda perkotaan tidak terlalu memperhatikan isu-isu yang berakar di lingkungan mereka di wilayah perkotaan kecuali isu tertentu seperti polusi udara yang sudah terjadi secara kronis di Jakarta.

Ruth Indiah Rahayu dari Indoprogress menanggapi gagasan CWI dengan memaparkan menurutnya ada masalah rendahnya kesadaran warga untuk ikut berpartisipasi menyusun visi-misi-program. Hal itu disebabkan oleh warga tidak terlalu memahami ‘visi dan misi’ yang bersifat abstrak. Menurutnya warga lebih memahami ‘program’ yang lebih dekat dengan kebutuhan dan masalah keseharian mereka. Selain itu, Ruth juga memaparkan sudah ada upaya dari aktivis gerakan masyarakat sipil yang mencalonkan diri sebagai bakal kandidat gubernur dari jalur independen dan berupaya memperoleh dukungan warga dengan menawarkan program. Namun dia tidak berhasil memperoleh dukungan warga meski dia sudah menyampaikan berbagai program pemberdayaan masyarakat adat. Ruth menyepakati upaya menjadikan naskah visi-misi-program sebagai dokumen hidup untuk menguatkan partisipasi warga namun diperlukan juga literasi pendidikan politik kepada warga untuk mau terlibat berpartisipasi merebut sumber daya politik.

Unduh lembar fakta di sini:

Visi-Misi-Program Kandidat? Emangnya Penting? Penting?