Prospek Keterwakilan Perempuan di Posisi Pimpinan Lembaga Legislatif: Membaca Hasil Pemilu 2019

Diunggah pada

Cakra Wikara Indonesia (CWI) bekerjasama dengan Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPP RI) menginisiasi penyelenggaraan diskusi publik bertajuk Prospek Keterwakilan Perempuan di Posisi Pimpinan Lembaga Legislatif: Membaca Hasil Pemilu 2019. Penyelenggaraan diskusi ini didasari semangat untuk mendorong penempatan anggota legislatif perempuan dalam unsur pimpinan DPR RI dan DPD RI. Kepentingan lebih jauh adalah mendorong diaturnya keterwakilan perempuan dalam unsur pimpinan lembaga legislatif dan pimpinan AKD, dalam penyusunan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD jika direncanakan dalam waktu mendatang setelah mulai bekerjanya lembaga legislatif hasil Pemilu 2019.

Hasil Pemilu 2019 menunjukkan trend kenaikan representasi perempuan di lembaga legislatif tingkat nasional, DPR RI (20,3%) dan DPD RI (30,8%). Kenaikan ini merupakan capaian signifikan terutama jika kita telusuri angka keterwakilan perempuan yang diperoleh dalam pemilu- pemilu sebelumnya. Capaian keterwakilan perempuan pada konteks politik elektoral sebenarnya juga didukung oleh dua peraturan teknis; Surat Keputusan (SK Kemenkumham) tentang Kepengurusan Partai Politik yang mewajibkan minimal 30% perempuan dalam kepengurusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) sebagai syarat menjadi peserta pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mewajibkan partai mencantumkan minimal 30% perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) untuk setiap daerah pemilihan. Dengan kata lain, serangkaian upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dilakukan di berbagai lini melampaui tiga siklus pemilu hingga persentasenya meningkat signifkan seperti sekarang.

Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dapat direfleksikan sebagai wujud dari hasil upaya partai mendorong pemenuhan prinsip kesetaraan gender. Hal ini perlu dipahami dengan konteks kebijakan afirmatif untuk peningkatan peran perempuan sebagai anggota legislatif maupun pengurus partai politik yang disandarkan sepenuhnya pada kemauan serta komitmen internal partai. Data pencalonan pada Pemilu 2019 menunjukkan bahwa justru sejumlah partai baru lah yang tinggi persentase pencalonan perempuannya. Tiga partai dengan persentase caleg perempuan tertinggi tidak lolos Parliamentary Threshold, yakni PKPI (55%), Garuda (48%), dan PSI (48%). Hasil Pemilu 2019 menunjukkan tiga partai pemenang total jumlah kursi terbanyak diraih oleh PDIP (22,6%), Golkar (14,7%), dan Gerindra (13,5%). Sementara itu, partai politik yang menunjukkan komitmen terhadap representasi perempuan dapat dilihat melalui data hasil persentase perbandingan antara kursi perempuan yang diperoleh dengan kursi total yang diperoleh partai tersebut. Tiga partai dengan persentase keterwakilan perempuan tertinggi di DPR RI secara berurutan terdiri dari Nasdem 19 kursi perempuan dari 59 total kursi (32,2%), PPP 5 kursi perempuan dari 19 total kursi (26,3%), dan Golkar 19 kursi perempuan dari 85 total kursi (22,3%). Hal ini mencerminkan masih banyaknya pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk memenuhi prinsip kesetaraan karena data menunjukkan bahwa partai-partai peraih kursi besar dalam DPR RI ternyata bukan partai yang berkomitmen kuat dalam pemenuhan kesetaraan dalam pencalonan.

Pencapaian keterwakilan perempuan di legislatif nasional merupakan hal yang patut dirayakan dengan sebuah catatan kritis, yakni keragaman latar belakang mereka. Meskipun keragaman latar belakang dapat dipetakan secara luas meliputi profil caleg sebagai petahana, kader partai, aktivis, kekerabatan, dan elit ekonomi, namun dalam konteks tema diskusi kali ini, latar belakang yang dikaji dibatasi. Secara khusus, keragaman latar belakang dipetakan dalam dua kategori; keragaman latar belakang pengalaman sebagai anggota legislatif dan keragaman latar belakang asal partai. Dua kategori ini relevan untuk dikaji dalam konteks melihat kapasitas aleg perempuan dan mendorong peningkatan keterwakilan perempuan pada posisi pimpinan lembaga legislatif. Untuk kategori pertama, data hasil Pemilu 2019 menunjukkan bahwa dari 117 caleg perempuan terpilih di DPR RI, 44 orang (37,6%) adalah petahana dan 18 orang (15,3%) pernah menjabat sebagai anggota legislatif di nasional maupun lokal meskipun bukan petahana. Ini berarti, lebih dari setengah caleg perempuan terpilih di DPR RI tercatat berpengalaman sebagai anggota legislatif. Ini menjadi dasar untuk menyebut angka representasi 20,3% bukan sekedar capaian, tapi juga investasi politik perempuan yang perlu dikelola oleh lintas partai politik dan peluang untuk mewujudkan prinsip kesetaraan. Di sisi lain, yakni terkait kategori kedua, data hasil Pemilu 2019 menunjukkan keragaman asal partai caleg perempuan terpilih yang berarti beragam pula posisinya terhadap berbagai isu dan legislasi pro perempuan, misalnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Angka representasi perempuan 20,3% di DPR RI tidak menjamin sebesar itu juga porsi dukungan terhadap isu dan legislasi pro perempuan.

Partai melalui fraksi memiliki peran sangat besar untuk menempatkan perempuan dalam posisi-posisi pimpinan di DPR RI. Data menunjukkan bahwa di DPR RI periode 2014-2019 tidak ada perempuan anggota DPR RI yang berhasil menduduki posisi ketua Komisi, hanya satu perempuan yang pernah menduduki posisi ketua dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yakni Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), dan tidak ada perempuan yang berada dalam unsur pimpinan Badan Legislasi. Selebihnya, jabatan paling tinggi yang dicapai oleh perempuan adalah wakil ketua dalam AKD. Dengan profil caleg perempuan terpilih seperti diuraikan di atas, ujian berikutnya bagi partai untuk menunjukkan ada tidaknya komitmen meningkatkan jumlah perempuan dalam pengisian posisi-posisi pimpinan di DPR RI. Sementara itu, unsur pimpinan di DPD sejak 2004 tercatat hanya ada satu perempuan yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI untuk dua periode. Kenaikan keterwakilan perempuan di DPD secara konsisten meningkat terus dalam tiga siklus pemilu terakhir. Hal ini juga menjadi dasar untuk mendorong peningkatan jumlah perempuan dalam posisi pimpinan di DPD.

Acara diskusi publik yang secara resmi dibuka oleh Presidium Pusat Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPPRI), Hj. Melani Leimena Suharli ini juga mengundang beberapa pembicara yang merupakan anggota legislatif, antara lain Gusti Kanjeng Ratu Hemas (anggota DPD RI), Nihayatul Wafiroh (anggota DPR RI, Fraksi PKB), dan Diah Pitaloka (anggota DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan). Selain itu, hadir pula sebagai narasumber, Bivitri Susanti, yang merupakan akademisi dan Ahli Hukum Tata Negara, dan dimderatori oleh Dirga Ardiansa, peneliti dan wakil ketua Cakra Wikara Indonesia. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Cakra Wikara, para narasumber berkesempatan untuk memberikan tanggapan dan peluang serta tantangan yang muncul dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam unsur pimpinan MPR / DPR / DPD.

Ditinjau dari perspektif hukum tata negara, Bivitri Susanti mejelaskan bahwa dalam pembuatan kebijakan, perspektif gender dan kepentingan perempuan bisa dihadirkan jika terdapat anggota legislatif perempuan yang menduduki kursi pimpinan, bukan cuma pimpinan DPR tapi juga pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD). Terdapat beberapa tahapan strategis dalam pembuatan undang-undang dan dalam tiap tahapan ada peran strategis yang bisa diisi. Pertama, pada tahap perencanaan, tahap ini sangat krusial untuk menghadirkan perwakilan perempuan di badan legislasi (Baleg) DPR. Tidak mungkin ada RUU baru kalau tidak ada di prolegnas, kecuali kalau ada putusan MK yang mewajibkan segera dibuat revisi undang-undang, maka hadirnya perempuan di Baleg menjadi krusial untuk memastikan agenda perempuan masuk dalam Prolegnas. Kemudian dalam tahap penyusunan dan pembahasan, dalam tahapan-tahapan ini penting bagi anggota legislatif perempuan untuk hadir sebagai pimpinan di Baleg dan Komisi terkait. Kehadiran perempuan di posisi tersebut bisa berkontribusi langsung dalam keputusan-keputusan strategis, seperti mengatur agenda rapat, jalannya rapat, hingga pihak-pihak mana saja yang bisa diundang.

Tantangan dari sisi regulasi, menurut Bivitri, berdasarkan ketentuan yang terdapat di UU MD3, penentuan pimpinan dipilih berdasarkan sistem paket, baik di MPR (Pasal 15 ayat 2), DPR (Pasal 84 ayat 2), dan DPD (Pasal 260). Dampak dari sistem ini adalah kecenderungan kuat dari elit partai untuk memasukkan tokoh-tokoh partai dalam paket pimpinan parlemen. Kandidat pimpinan parlemen berasal dari tokoh yang sangat menonjol di partai. Politisi perempuan memiliki tantangan yang besar untuk bisa jadi tokoh yang menonjol dalam partai. Satu tantangan lain dalam tataran praktik adalah upaya menjatuhkan pemimpin perempuan yang gencar terjadi. Tidak hanya kekuatan parpol tapi juga kekuatan dana yang tidak mendukung perempuan atau mendongkel perempuan dengan cara yang inkonstitusional, seperti yang terjadi pada Ibu Ratu Hemas.

Undang-Undang adalah instrumen efektif untuk memaksa partai politik selain insentif lainnya, seperti dana parpol. Fokus perubahan UU MD3 biasanya ada pada jumlah pimpinan dan apakah pemenang pemilu bisa diistimewakan agar paket pimpinan lembaga bisa mereka rebut. Tidak ada diskusi tentang keterwakilan perempuan di pimpinan parlemen dan alat kelengkapannya. Revisi UU MD3 yang akan segera dilakukan dapat dilihat sebagai peluang untuk memaksakan adanya ketewakilan perempuan dalam pimpinan dewan maupun alat kelengkapan dewan, minimal 30%. Argumen yang sama dengan argumen “affirmative action” secara umum.

Sementara itu, masing-masing narasumber yang berlatarbelakang anggota legislatif juga menceritakan pengalaman mereka ketika menjadi pimpinan di alat kelengkapan DPR. Sebagai anggota legislatif dan pimpinan Komisi II DPR RI, Nihayatul Wafiroh menuturkan bahwa perempuan selalu dipertanyakan kualitasnya, apalagi ketika mereka berasal dari latar belakang istri gubernur, bupati, bahkan istri kesekian dari pejabat politik. Hal ini yang tidak dialami oleh anggota legislatif laki-laki, padahal jumlah mereka lebih banyak.

Diah Pitaloka mengutarakan hal senada, bahwa dalam setiap pembahasan undang-undang dibutuhkan  perspektif feminisme, seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Ini merupakan hal yang sangat berat untuk dilakukan. Terutama di Komisi VIII yang bekerjasama dengan Kementerian Agama. Argumen-argumen yang muncul adalah klaim dogmatis. RUU ini dianggap akan melawan dan mengubah kodrat perempuan. Masalah ini tidak hanya bisa diubah dengan pengetahuan. Oleh sebab itu, support dari sesama anggota legislatif perempuan dibutuhkan untuk bisa saling menguatkan. Sisterhood itu sangat berarti bagi kerja-kerja politik perempuan di DPR. Sementara itu, di kesempatan yang sama, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Gusti Agung Putri Astrid Kartika mengutarakan bahwa meskipun selama ini ia sudah aktif membangun jaringan dengan gerakan masyarakat sipil, hal itu dirasa tidak cukup tanpa menumbuhkan jejaring lobby untuk meyakinkan elit-elit di dalam partai. Menurutnya, patriarki itu masih tumbuh dimana saja. Ketika perempuan berhasil menjadi anggota legislatif terkadang sulit diterima oleh pimpinan partai. Pukulan terakhir tersebut bisa datang dari partai politik. Pukulan dari elit partai menurutnya merupakan sebuah refleksi, karena mungkin dianggap terlalu independen, dekat dengan warga, dan status sebagai perempuan. Oleh sebab itu, elit politik itu penting untuk didekati. Persetujuan dan dukungan dari mereka menjadi penting.

Berbagai upaya yang perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan jumlah perempuan dalam posisi ketua di AKD DPR juga diutarakan oleh Nihayatul Wafiroh dan GKR Hemas. Menurut, Nihayatul Wafiroh, untuk mengadapi masalah-masalah seperti yang telah diutarakan sebelumnya, perempuan perlu menunjukkan kualitas mereka sebagai anggota legislatif. Anggota legislatif perempuan perlu melakukan capacity building untuk menyadarkan pemahaman bahwa mereka hadir mewakili perempuan. Dalam hal ini, sebagai anggota legislatif, perempuan juga perlu dibantu oleh gerakan masyarakat sipil. Realitas saat ini di parpol adalah sedikit sekali perempuan yang memiliki personality dan kapabilitas yang kuat, sehingga menempatkan perempuan sebagai pimpinan di parlemen merupakan pekerjaan rumah kita bersama. Peningkatan kapasitas ini bisa dilakukan salah satunya dengan memberikan feeding kepada anggota perempuan tentang permasalahan dan kepentingan yang dihadapi perempuan, karena faktanya data yang dimiliki NGO lebih detail dari ketimbang dari anggota dewan itu sendiri. Perempuan di parlemen seringkali kesulitan ketika harus menyuarakan isu-isu yang jauh dari agenda perempuan, seperti isu pertanahan. Padahal penting untuk menghadirkan perspektif perempuan pada isu-isu tersebut. Pada isu-isu inilah NGO yang berfokus pada kepentingan perempuan juga sangat diharapkan masukannya. Sejalan dengan hal tersebut, GKR Hemas juga menggarisbawahi peran dari KPPRI, sebagai lembaga strategis yang beranggotakan perempuan DPR dan DPD, untuk gencar melakukan pendidikan politik pada kader-kader perempuan partai dan mendorong mereka untuk masuk ke dalam struktur kepengurusan partai politik. Pendidikan politik ini diharapkan terjadi secara reguler, bukan hanya 2 tahun pada masa awal periode jabatan. Proses komunikasi yang baik, saling mendukung, dan mengisi sesama anggota KPPRI sangat diperlukan dalam proses pendidikan politik ini, karena partai politik tidak bisa selalu diandalkan untuk melakukan hal tersebut. Pendidikan politik bagi perempuan di masyarakat juga sama pentingnya. Hal ini terkait langsung dengan peningkatan kuantitas perempuan di parlemen. Pendidikan politik bagi perempuan yang ada selama ini kurang efektif melihat jumlah perempuan yang maju dalam pemilihan legislatif yang semakin menurun.