Audiensi Penyampaian Hasil Riset dan Rekomendasi Perubahan pada PKPU untuk Pilkada 2020

Diunggah pada

Pada audiensi yang diselenggarakan pada 21 Agustus 2019 di KPU RI, Jakarta, CWI bersama sejumlah dosen dan pegiat kepemiluan menyampaikan temuan hasil riset CWI sekaligus mengajukan rekomendasi perubahan pada PKPU tentang Pencalonan dan PKPU tentang Kampanye. Mengacu pada UU Sistem Perencanaan Pembangunan dan UU Pemilihan Kepala Daerah, naskah visi, misi, dan program kandidat yang menang dalam Pilkada akan menjadi basis rujukan RPJMD yang akan menentukan arah perencanaan pembangunan selama lima tahun masa kepemimpinan. Segera setelah naskah visi, misi, dan program tersebut diserahkan kepada KPU sebagai pelengkap syarat pencalonan, naskah tersebut terkunci sebagai dokumen yang bersifat tetap tanpa dapat diubah lagi. Hasil temuan riset CWI menunjukkan ada beragam persoalan yang timbul sebagai akibatnya. Oleh karena itu, usulan agar naskah visi, misi, dan program kandidat bisa menjadi dokumen yang hidup selama masa kampanye agar semakin terbuka ruang bagi partisipasi warga secara programatik menyusun perencanaan pembangunan.

Cakra Wikara Indonesia (CWI) bersama dengan sejumlah dosen Departemen Ilmu Politik FISIP UI telah menyusun hasil riset tentang partisipasi politik warga dalam pemilihan kepala daerah dan perencanaan pembangunan dimulai Juni 2013 dan kembali diperbarui Maret 2018. Hasil riset ini dipublikasikan melalui buku yang terbit pada Oktober 2018 dengan judul “Transaksi Politik Warga” dan lembar fakta. Hasil riset ini juga telah beberapa kali didiskusikan secara intensif dengan sejumlah pakar, di antaranya Amalinda Savirani (Kepala Departemen Ilmu Politik, FISIPOL UGM), Ida Budhiati (Komisioner DKPP), dan Bapak Wariki Sutikno (Direktur Politik dan Komunikasi, Bappenas).

Kunjungan tim CWI bersama Jeirry Sumampouw (Komite Pemilih Indonesia) dan M. Ihsan (Kode Inisiatif) diterima dengan baik oleh ketua KPU RI, Arief Budiman di ruangannya. Tim CWI yang diwakili oleh Dirga Ardiansa mempresentasikan hasil riset dan upaya perubahan yang ingin dilakukan. Naskah visi, misi, dan program pada kondisi Pemilu saat ini diperlakukan sebagai syarat pencalonan tanpa adanya tinjauan substansi untuk memastikan kesesuaian dengan dokumen rujukan yang sudah ditetapkan dalam UU. Naskah visi, misi, dan program juga merupakan dokumen yang tidak dapat diubah setelah diserahkan kepada penyelenggara Pemilu. Sehingga proses pemilu sekadar proses sosialisasi visi, misi, dan program para kandidat semata. Berdasarkan hasil riset CWI, naskah visi, misi, dan program yang terkunci selama proses Pemilu mendorong berbagai kelompok masyarakat melakukan praktek klientelisme dengan melakukan kontrak politik secara tertutup dengan kandidat. Maraknya praktik kontrak politik yang bersifat tertutup berpotensi mendorong semakin meningkatnya politik biaya tinggi, politik uang dan korupsi dilakukan oleh kandidat dan kelompok masyarakat. Temuan memperlihatkan kompleksitas dari Pemilu sebagai bagian dari proses alokasi dan distribusi sumber daya baik bentuk klientelistik maupun programatik. Untuk itu, diperlukan upaya mendorong partisipasi politik warga agar terlibat dalam proses alokasi dan distribusi sumberdaya secara programatik dan berorientasi jangka panjang melampaui Pemilu. Dimulai dengan menghadirkan interaksi warga dengan kandidat sejak tahapan pemilu sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan.

Tawaran Perubahan

Dari hasil riset dan rekomendasi yang dipaparkan pada audiensi awal ini, Ketua KPU RI, Arief memberikan tanggapan dan masukannya mengenai beberapa aspek. Dari aspek peraturan, naskah visi, misi, dan program tidak dapat diubah dalam tahapan pemilu. Pada tahapan Pemilu, naskah tersebut diserahkan ke KPU, diperiksa kelengkapan administratifnya dan disahkan, kemudian dikunci dan tidak boleh diubah. Ketika kandidat sudah terpilih, akan ada proses penyusunan kebijakan antara legislatif dan eksekutif. Partisipasi warga akan diperlukan dalam forum musrenbang, meskipun forum ini diakui oleh Arief sangat normatif dan memiliki kekurangan.

Sementara itu, apabila KPU meminta kandidat untuk menyerahkan naskah visi, misi, dan program yang telah disesuaikan dengan aspirasi warga di tengah-tengah tahapan pemilu, akan muncul pertanyaan mengenai status naskah perubahan visi, misi dan program yang diserahkan ke KPU. Naskah perubahan visi, misi dan program tersebut tidak dapat diajukan kembali sebagai dokumen pencalonan karena tahapan pencalonan sudah selesai.

Di tataran praktik, Arief menilai, pada tahapan pencalonan seringkali kandidat mendaftar jelang detik-detik akhir penutupan pendaftaran, sehingga KPU tidak bisa mengikat kandidat dengan aturan formal untuk mendorong bakal calon kepala daerah menjalankan mekanisme menjaring aspirasi masyarakat agar bisa diakomodir dalam visi, misi, dan program kandidat tersebut. Pada Pemilu 2019, Arief Budiman menjelaskan, KPU telah mengundang Bappenas untuk presentasi di hadapan partai politik, meski saat itu belum ada capres-cawapres yang diajukan. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar visi, misi, dan program dari kandidat yang diusung oleh partai politik sejalan dengan RPJP.

Menurut Arief, visi dan misi merupakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya sangat umum, warga bisa memberikan usulan dalam bentuk program. Sehingga, menurutnya, usulan warga dapat ditampung dalam program. Program-program untuk mewujudkan visi dan misi masih bisa diubah dan bisa dilaporkan ke KPU, meskipun selalu ada kemungkinan kandidat tidak menyerahkan dokumen yang dimaksud. Selain itu, tantangan untuk mengadakan pertemuan warga terkait penyusunan program datang dari dua arah. Kandidat memiliki keterbatasan waktu untuk bertemu kelompok warga dan terkadang menghindari kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Sementara itu, kepedulian warga untuk hadir di ruang-ruang partisipasi seperti itu masih rendah.

Arief menjelaskan bahwa KPU sudah melakukan pendidikan politik dalam rangka meningkatkan kepedulian politik warga untuk menagih janji kandidat setelah terpilih, namun tidak semua kebutuhan warga dapat dijangkau dalam visi, misi, dan program. Pada akhirnya pemilihlah yang harus mengidentifikasi kebutuhannya lalu mencocokkan dengan visi, misi, dan program kandidat yang tersedia.

Lebih lanjut sebagai penutup, Arief menyampaikan sejumlah catatan jika perubahan ini diakomodir dalam perubahan PKPU. Pertama, perlu argumentasi yang kuat untuk meyakinkan partai politik di DPR kenapa hal ini perlu dilakukan dan apa insentif untuk mereka dengan adanya perubahan ini. Karena setiap usulan perubahan PKPU harus melalui proses konsultasi dengan DPR. Kedua, perlu ada desakan publik yang kuat sehingga dapat dimaknai sebagai suatu kebutuhan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan audiensi ini, CWI akan menyelenggarakan beberapa serial diskusi dengan mengundang beberapa pihak, mulai dari kelompok pendamping warga, partai politik, pembuat kebijakan, masyarakat sipil, dan media. Proses ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan seluas-luasnya masukan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang harapannya dapat diadopsi ke dalam PKPU, khususnya PKPU yang mengatur pencalonan dan kampanye dalam Pilkada 2020 mendatang.